Bangun Infrastruktur Butuh Rp 6.445 Triliun, APBN Cuma Mampu "Bantu" 37 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

Dalam RPJMN Nasional 2020-2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun. APBN bahkan tidak bisa menyediakan setengahnya dari total nilai anggaran tersebut.

Saat ini, ada sekitar 54 proyek jalan tol yang dikategorikan proyek strategis nasional. Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"APBN dalam hal ini menyediakan sebesar Rp 2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan," kata Sri Mulyani dalam Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Jokowi Happy INA dan 2 BUMN Teken Kerja Sama, Harap RI Segera Banjir Investor

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, dana yang disediakan APBN sebesar Rp 2.385 triliun itu pun terjadi sebelum negara mengalami shock (guncangan) akibat pandemi Covid-19.

Pada saat pandemi, APBN harus memindahkan prioritas ke masalah kesehatan. Tak heran, Sri Mulyani akhirnya mengalokasikan dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai ratusan triliun hingga tahun 2022.

Dana diarahkan untuk penanganan pandemi, perlindungan sosial, membantu UMKM, dan pemulihan ekonomi.

"Oleh karena itu, jelas untuk meneruskan pembangunan enggak mungkin terus-menerus bergantung pada APBN. Peran APBN jelas penting dan swasta diperlukan, untuk itu kami di Kemenkeu terus melakukan reformasi fiskal," tutur Ani.

Baca juga: Demi Hemat APBN, Pemerintah Mau Naikkan Listrik, Pertalite, Solar, dan Elpiji 3 Kg

Bendahara negara ini menuturkan, pihaknya kerap membuat intervensi untuk menggaet investor di bidang konstruksi, mulai dari membentuk Project Development Fund dan membuat skema agar investor tertarik melalui ability payment.

"APBN meski sangat penting tak mungkin kerja sendiri. Pengelolaan keuangan negara terus ditingkatkan termasuk melakukan berbagai inovasi mendukung peranan BUMN dan peranan swasta," bebernya.

Di sisi lain, mendukung kapasitas BUMN untuk membangun infrastruktur, sehingga mampu memaksimalkan leverage neraca keuangan. Salah satunya dengan penandatanganan head of agreement (perjanjian induk).

"(Pendanaan) Dengan injeksi fresh money tak melalui APBN langsung tapi melalui INA (SWF Imdonesia). Pembentukan INA menjadi sebuah momentum penting di mana Indonesia mampu mengembangkan creative financing dengan buat platform yang kredibel," tandas Ani.