Siap-siap, Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000

Kompas.com - 14/04/2022, 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menarik tarif Rp 1.000 tiap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, tarif ini akan dikenakan pada lembaga atau instansi tertentu yang mengakses database NIK.

Namun, saat ditanyakan kapan pengenaan tarif ini akan diberlakukan, Zudan tidak menjelaskan lebih lanjut.

"Rencananya begitu Rp 1.000 per akses NIK dibayar oleh lembaga yang akses," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pengecualian pengenaan tarif

Pengenaan tarif ini akan dikecualikan untuk pelayanan publik, bantuan sosial, dan penegakan hukum. Misalnya untuk BPJS Kesehatan, pemda, kementerian, lembaga, sekolah, dan universitas.

Saat ini Kemendagri sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antarkementerian atau lembaga. Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.

"Dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented," ucapnya dalam keterangan tertulis.

Pengenaan tarif ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Dukcapil untuk memelihara dan mengembangkan sistem database kependudukan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Kemendagri sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan World Bank.

Baca juga: Praktis, Ini Cek NIK KTP Secara Online

Adminduk dan SIAK Terpusat butuh perangkat keras

Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Ditjen Dukcapil Kemendagri difasilitasi oleh SIAK Terpusat. Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.

Database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.

"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, dan perangkat pendukung yang memadai," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Whats New
Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Rilis
Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Whats New
Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Whats New
AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

Whats New
Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Whats New
Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Whats New
Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Whats New
Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Whats New
Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Whats New
Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Whats New
Kembangkan Data Center Ramah Lingkungan, AtriaDC Dapat Dukungan dari Saratoga

Kembangkan Data Center Ramah Lingkungan, AtriaDC Dapat Dukungan dari Saratoga

Rilis
Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Whats New
Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

Whats New
Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.