Bahlil: Investasi di IKN Insya Allah Berjalan dengan Mementingkan Kewibawaan Negara...

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima kedatangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, pada Rabu (13/4/2022) kemarin.

Pertemuan tersebut diunggah lewat Instagram resmi Bahlil di @bahlillahadalia. 

Baca juga: Jokowi Janji IKN Cuma Pakai 20 Persen Dana APBN, lalu Sisanya?

Dalam pertemuan itu, Bahlil memastikan investasi untuk mega proyek IKN akan berjalan lancar. Namun, tidak dipaparkan lebih detil investasi tersebut berasal dari mana.

"Mengenai investasi di IKN, Insya Allah semuanya berjalan dengan mementingkan kewibawaan negara. Kita ingin Merah Putih menjadi dasar dalam mewujudkan kemajuan Indonesia di masa depan," kata Bahlil dalam keterangan IG-nya, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Penjelasan Kepala Otorita IKN ke Kejaksaan Agung Soal Pembangunan IKN: Gedung Pemerintah Dibiayai APBN, Infrastruktur Oleh Swasta

Pembangunan IKN butuh sokongan pengusaha

Bahlil bilang, dibutuhkan sokongan dana dari para pengusaha di daerah dan juga pengusaha nasional untuk mewujudkan pembangunan IKN tersebut.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kelancaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dengan ekosistem yang tepat. Kolaborasi dengan pengusaha daerah dan nasional juga menjadi fokus bersama," ujarnya.

Baca juga: Softbank Mundur Investasi 100 Miliar Dollar AS di IKN, Apa Sebabnya?

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Bahlil Lahadalia (@bahlillahadalia)

Dari mana dana pembangunan IKN Rp 460 triliun? 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp 460 triliun. Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Jokowi menegaskan, APBN hanya akan digunakan sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kota yang nantinya diberi nama Nusantara tersebut.

Lalu dari mana sisa dana untuk keperluan pembangunan IKN atau sekitar 80 persennya?

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, pembangunan IKN Nusantara tidak hanya akan mengandalkan pembiayaan dari APBN sebesar 20 persen. Tapi sisanya akan memanfaatkan sejumlah kerja sama.

Dana dari luar APBN yang dimaksud yakni melalui skema Public Private Partnership (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).