Mau Akses NIK Harus Bayar Rp 1.000, Ini Penjelasan Pemerintah

Kompas.com - 16/04/2022, 06:49 WIB

Pengenaan tarif ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Dukcapil untuk memelihara dan mengembangkan sistem database kependudukan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Kemendagri sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan World Bank.

Baca juga: 6 dari 10 Orang Terkaya RI adalah Konglomerat Sawit, Ini Daftarnya

Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Ditjen Dukcapil Kemendagri difasilitasi oleh SIAK Terpusat. Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.

Database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.

"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, dan perangkat pendukung yang memadai," kata dia.

Ancaman data hilang

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengungkapkan, hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Baca juga: Mau Perpanjang Paspor Online? Simak Tahapan dan Biayanya

Zudan membenarkan, perangkat keras tersebut rerata usianya sudah melebihi 10 tahun. Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life).

Menurut Zudan, sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyedian daftar pemilih.

"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi," ucap Zudan.

Lebih jauh, Zudan menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan sistem tetap berjalan, Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna yang telah banyak memanfaatkan database Ditjen Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Para user itu antara lain Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, dan lembaga pengguna lainnya. Dukcapil sangat terbantu oleh hibah CSR dari berbagai lembaga pengguna ini.

Baca juga: Apa Itu Biaya Provisi pada KPR Bank?

(Penulis: Isna Rifka | Editor: Yoga Sukmana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Whats New
Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Whats New
Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T Yang Belum Teraliri Listrik

Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T Yang Belum Teraliri Listrik

Whats New
Presiden Minta PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Presiden Minta PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Whats New
Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Whats New
Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Spend Smart
BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

Whats New
 Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Rilis
Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Whats New
Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.