Intip Daftar Tunjangan Kinerja Pejabat dan PNS Kemenhub

KOMPAS.com – Informasi seputar tukin atau tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kerap memunculkan rasa penasaran. Berapa besaran tukin PNS Kemenhub?

Ketentuan tunjangan kinerja Kemenhub 2023 masih mengacu pada ketentuan sebelumnya mengingat belum ada kenaikan tukin dalam beberapa tahun terakhir.

Daftar tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan yang diberikan per bulan berbeda-beda untuk masing-masing individu. Hal ini tergantung pada kelas jabatan PNS Kemenhub.

Baca juga: Besaran Tukin Pejabat dan PNS Kemenparekraf, Sandiaga Uno Dapat Rp 49,8 Juta Per Bulan

Berdasarkan regulasi yang berlaku, besaran tukin Kemenhub berkisar antara Rp 2,53 juta untuk kelas jabatan terendah hingga Rp 33,24 juta untuk kelas jabatan tertinggi.

Ketentuan berbeda berlaku untuk Menteri Perhubungan (Menhub) yang tiap bulan mendapatkan tukin lebih besar dari besaran tukin PNS Kemenhub pada umumnya.

Aturan tunjangan kinerja Kemenhub 2023

Regulasi yang menetapkan daftar tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan yang berlaku saat ini masih mengacu pada aturan yang terbit tahun 2018.

Aturan tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Intip Besaran Tukin Menko Luhut dan PNS Kemenko Marves

Pasal 2 regulasi itu berbunyi, pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Adapun tukin PNS Kemenhub diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja.

Lebih lanjut, Pasal 6 aturan ini memandatkan, Menteri Perhubungan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Perhubungan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Pajak Penghasilan atas tunjangan kinerja Kementerian Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Intip Besaran Tukin Kemenhan, Prabowo Dapat Rp 43,6 Juta Per Bulan