Program Subsidi Pertanian Sebaiknya Dievaluasi, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas program subsidi pertanian demi mencapai ketahanan pangan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta mengatakan, evaluasi ini harus dilakukan karena menurutnya, peningkatan tahunan anggaran subsidi ternyata tidak serta-merta mendorong peningkatan produktivitas komoditas pangan.

"Diperlukan reformasi kebijakan subsidi pertanian secara menyeluruh, termasuk dengan mengevaluasi mekanisme subsidi dan merencanakan penghapusan bertahap,” ujar Aditya Alta dalam siaran persnya, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Lewat Program Taxi Alsintan, Kementan Hibahkan Peralatan Pertanian Modern untuk Petani Banyuasin

Penelitian CIPS menemukan bahwa peningkatan subsidi input pertanian berdampak kecil pada peningkatan produktivitas. Ini juga berkaitan dengan permasalahan yang masih sering terjadi di lapangan, misalnya kelangkaan pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani mengurangi penggunaan pupuk atau membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal.

Aditya juga mengatakan, permasalahan lainnya adalah masih rendahnya penggunaan input dengan potensi hasil yang tinggi dan kurangnya kombinasi input secara optimal.

"Walaupun secara historis program subsidi pupuk berjasa meningkatkan produktivitas padi, efektivitasnya saat ini tampak sudah maksimum dengan cukup meratanya penggunaan pupuk, terutama di Pulau Jawa," terang Aditya.

Baca juga: Barang Hasil Pertanian Tertentu Kena PPN 1,1 Persen, Ditjen Pajak: 2013 Tarifnya 10 Persen...

Dari penelitian CIPS menunjukkan tren produktivitas padi yang cenderung stagnan dari 2014-2019.

Di samping itu, target produksi 2020 sebesar 59,15 juta ton gagal tercapai dengan realisasi hanya 54,65 juta ton.

Padahal, kata Aditya, pupuk bersubsidi menghabiskan anggaran subsidi non-energi terbesar dengan rerata tahunan mencapai Rp 31,53 triliun di periode 2015-2020.