Menkop UKM Sebut Ekonomi RI Bisa Tumbuh 100,85 Persen, Ini Syaratnya

KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkap adanya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 100,85 persen.

Hal tersebut dikatakannya saat Showcase and Business Matching tahap kedua bertajuk “Produk IT dan Digital” yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (18/4/2022) di Jakarta.

Teten menjelaskan, perekonomian nasional beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, atau produk dalam negeri.

Baca juga: Simak Lagi Daftar Barang Impor yang Bikin Jokowi Jengkel

Kondisi itulah yang menjadi salah satu latar belakang digelarnya Showcase and Business Matching, selain untuk mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sesuai regulasi tersebut, lanjut Teten, 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM.

“Nilai cukup besar sekitar Rp 400 triliun. Kalau kita belanjakan atau 40 persen APBN kita untuk membeli produk-produk UKM, Badan Pusat Statistik BPS sudah menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen,” kata Teten dalam keterangan resminya, Senin (18/4/2022).

Jumlah ini dikatakannya bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, juga bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja.

Baca juga: Menkominfo Peringatkan Market Place soal Barang Impor Dicap Buatan RI

Lebih dari itu, jika sudah ada kepastian pasar untuk produk UMKM, tentu akan mempercepat akselerasi penyaluran pembiayaan untuk sektor ini. Saat ini saja, pemerintah sudah menaikkan porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM sebesar 30 persen.

“Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan UMKM untuk meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produksinya,” kata Teten.

Karena itu, Teten Masduki mengajak semua Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah agar mendukung serta berkomitmen menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan bisa menyerap lapangan kerja sekitar 2 juta. Untuk menjadi negara 4 besar dunia, harus dari sekarang kita memperkuat sektor produksi kita,” kata Teten.

Sementara itu, terkait gelaran Showcase dan Business Matching tahap kedua ini, Teten mengatakan bahwa produk-produk di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital buatan dalam negeri bagus dan mumpuni untuk bersaing di dunia pasar.

“Ada macam-macam produknya mulai dari simulator, mobil penangkap sinyal, produk aplikasi, hingga alat pertanian dengan tekonologi. Kami harapkan dengan adanya Showcase ini ada interaksi dengan pelaku UMKM, sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” lanjutnya.

Baca juga: Pengadaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Capai Rp 539 Triliun, Luhut: Belanja Impor Kita Kurangi

Pada kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate memastikan kementeriannya mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk UMKM.

Hal tersebut dikatakannya sebagai dukungan nyata Kementerian Kominfo dalam menggunakan produk dalam negeri, seperti yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpers) No 2 Tahun 2022.

Pembiayaan Kominfo untuk belanja produk dalam negeri, diungkap Johnny adalah sebesar lebih dari Rp 16 triliun, dari Rp 25 triliun total anggaran yang ada.

“Kemarin saya diinformasikan (oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo) bahwa 60 persen anggaran, untuk produk dalam negeri,” ujarnya.

Alokasi tersebut lebih besar dari target belanja anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk produk dalam negeri setiap tahun, yang minimal sebesar 40 persen.

Selanjutnya dari alokasi tersebut, Kementerian Kominfo akan memilah dan mengalokasikan, untuk produk sektor industri yang menjadi domain Kementerian Perindustrian dan produk UMKM yang menjadi wilayah Kementerian Koperasi dan UKM.

Baca juga: Percepat Pernyerapan Produk Dalam Negeri, KemenKopUKM Gelar Business Matching Tahap 2

Kementerian Kominfo juga memberi dukungan penuh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa digital atau e-katalog yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar proses belanja barang bisa dilakukan dengan memperhatikan tata pemerintahan (governance) dan akuntabilitasnya.

“Kominfo memperhatikan pelaksanaannya betul-betul secara digital (oleh LKPP) bisa dilakukan dengan mudah dan terlindungi,” tegasnya.