Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Siasat Pemerintah agar Rumah Subsidi Tetap Bisa Dibangun Dekat Kota

Kompas.com - 19/04/2022, 14:04 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah subsidi yang semakin jauh dari pusat kota membuat pemerintah perlu mencari strategi lain untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah subsidi di perkotaan mulai bergeser dari rumah tapak ke rumah vertikal.

Pasalnya, ketersediaan lahan di perkotaan sangat sedikit ditambah harga tanah di kota seperti Jakarta sangat mahal sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun rumah tapak bersubsidi.

"Pembangunan rumah subsidi di Ibu Kota cenderung mengarah ke optimalisasi lahan dan pengembangan ke arah vertikal, berupa rumah susun subsidi," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (18/4/2022) malam.

Baca juga: Soal Pajak Membangun Rumah Sendiri, Staf Menkeu: Sudah Ada sejak 1 Januari 1995

Pembangunan rumah vertikal bersubsidi lebih memungkinkan untuk dilakukan di perkotaan karena tidak membutuhkan tanah yang luas seperti perumahan tapak bersubsidi.

Namun, pembangunan rumah vertikal bersubsidi ini tidak selalu berada di dalam kota tetapi juga dekat dengan simpul-simpul perkotaan di Jakarta dan sekitarnya.

"Sehingga pengembangan perumahan subsidi dapat terdistribusi merata, tidak membebani Ibu Kota Jakarta, tetapi tetap dekat dengan pusat kegiatan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat," ucapnya.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Perum Perumnas tengah membangun hunian subsidi berbasis pengembangan berorientasi transit atau TOD di simpul-simpul perkotaan di Jakarta dan sekitarnya.

"Salah satunya adalah pembangunan Rusun yang berintegrasi dengan stasiun KRL atau terminal bus," kata dia.

Pasalnya, jika tetap mengandalkan rumah tapak bersubsidi yang jauh dari kota dikhawatirkan akan mempersulit mobilitas masyarakat sehari-hari yang bekerja di kota-kota besar.

Dengan pengembangan rumah vertikal bersubsidi di kawasan TOD dapat memudahkan masyarakat menjangkau stasiun atau terminal bus untuk mobilitas sehari-harinya.

Baca juga: Siap-siap, 200.000 Rumah Subsidi KPR FLPP Bakal Disalurkan Tahun Ini

Selama ini Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa program kemudahan pembiayaan perumahan untuk mendorong penyaluran rumah subsidi.

Program tersebut yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

"Diharapkan dengan adanya bantuan kemudahan pembiayaan perumahan ini dapat mendorong pengembang membangun rumah subsidi dan membantu masyarakat dalam memiliki rumah," tuturnya.

Baca juga: Daftar Aplikasi dan Website Penyedia Informasi Rumah Subsidi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Miliar untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Miliar untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com