Apakah Semua Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Kena PPN?

Tarif PPN dalam transaksi kendaraan bermotor bekas

Dengan perubahan tarif umum PPN di atas, tarif PPN untuk transaksi kendaraan bermotor bekas ikut berubah juga. Rinciannya:

• 1,1 persen dari harga jual, mulai berlaku 1 April 2022
• 1,2 persen dari harga jual, berlaku bila tarif PPN naik lagi menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Angka tarif di atas didapat dari formulasi 10 persen dikalikan tarif normal PPN yang berlaku. 

Yang kena aturan PPN ini

PMK Nomor 65/PMK.03/2022 menyatakan hanya pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat melakukan pemotongan PPN. Ini disertai kewajiban pelaporan dalam surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN mulai April 2022. 

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

Artinya, transaksi kendaraan bermotor yang dikenai PPN hanya berlaku untuk penjualan yang dilakukan oleh PKP. Meski orang pribadi juga bisa menjadi PKP, tetapi tidak setiap orang pribadi yang melakukan penyerahan barang kena pajak berarti juga adalah PKP.

Untuk dikukuhkan menjadi PKP, pengusaha harus mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha kena pajak (NPPKP) selain memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Baca juga: Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Untuk menjadi PKP, pengusaha juga wajib memiliki omzet usaha di atas Rp 4,8 miliar. Untuk omzet di bawah itu, pengusaha tidak wajib dikukuhkan menjadi PKP sekalipun tetap bisa dan dibolehkan mendaftar menjadi PKP bila menghendaki itu.

"Berdasarkan aturan tersebut, jual-beli kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh orang pribadi atau individual yang bukan pengusaha kena pajak dan penjualan atau pembelian dilakukan bukan dalam rangka kegiatan usaha tidak perlu memungut PPN,” kata Neilmadrin.

Naskah PMK 65/2022

Naskah lengkap PMK Nomor 65/PMK.03/2022 dapat dibaca dan atau diunduh lewat tampilan berikut ini:

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI