Big Data untuk Atasi Masalah Minyak Goreng

BLT juga bukan dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi sebagaimana disuarakan sekelompok orang. Sebaliknya, itu adalah respons pemerintah terhadap inflasi, yang naik ke level tertinggi dalam lebih dalam dua tahun terakhir pada bulan lalu.

Memisahkan sektor produksi dan distribusi

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sekarang ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagi bangsa kita. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, bangsa kita perlu melakukan beberapa langkah terobosan.

Salah satunya dengan memperbaiki sitem pasar dengan membuat pemisahan yang tegas antara sektor produksi dan sektor distribusi, supaya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan.

Ke depan, semestinya kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit ditambah beberapa badan usaha milik negara (BUMN) dan para petani kecil. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani sawit di Perkebunan Rakyat (PR) pada 2019 diperkirakan mencapai 2,74 juta kepala keluarga.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, total produksi minyak sawit dalam negeri pada Januari 2022 sebesar 4,22 juta ton. Secara rinci, produksi CPO sebesar 3,86 juta ton, dan CPKO,365 ribu ton. Sayangnya, dari jumlah tersebut kontribusi BUMN dan petani sawit hanya sekita 4 persen.

Sedangkan pada sektor distribusi sebaiknya tak lagi dilakukan oleh perusahaan sawit tetapi dipercayakan kepada lembaga pemerintah atau unsur pemerintah, seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Bulog, Pertamina Power Indonesia (PPI), dan Perum Bulog.

Menerapkan sistem "big data"

Terobosan lainnya adalah menerapkan sistem big data bagi setiap pemangku kepentingan, mulai dari petani, perusahaan kelapa sawit, distributor dan pengecer, hingga toko/supermarket dan restoran/pedagang gorengan hingga para ibu rumah tangga.

Big data menyediakan data yang relevan tentang produk kelapa sawit, harga CPO, stok minyak goreng, titik distribusi, dan harga minyak goreng yang realtime.

Langkah untuk menerapkan sistem big data minyak goreng bukan hal yang mustahil. Sebab, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah menyediakan Aplikasi Manajemen Data Sawit RI (Amandasari) untuk menyediakan data yang terintegrasi dalam satu sistem digital.

Untuk mendukung data yang ditampilkan lebih akurat dan variatif, BPDPKS akan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak sebagaimana yang sudah dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertukaran data Kelapa Sawit (Bdk. www.bpdp.or.id 10 Maret 20220).

Sementara itu industri minyak goreng yang terdaftar dalam program pemerintah telah diwajibkan untuk mengisi dengan benar dan memperbarui datanya dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Dalam Simirah, terdapat beberapa tampilan fitur, di antaranya berupa produksi, pelacakan distribusi MGC (minyak goreng curah), sebaran pendistribusian (lokasi produsen dan distributor), dan real-time distribusi (nasional dan wilayah). Fitur-fitur tersebut dipantau untuk melihat progres pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi.

Langkah berikutnya adalah mensinergikan aplikasi Amadasari dan Simirah dengan big data yang melibatkan stakeholders lainnya seperti toko/supermarket dan restoran/pedagang gorengan hinga para ibu rumah tangga.

Apabila pemerintah dan seluruh stakeholders minyak goreng bersinergi dan berkolaborasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mengefektifkan big data minyak goreng, tidak mustahil ke depan masalah kelangkaan dan harga minyak goreng yang melambung tinggi bisa diantipasi, bahkan dicegah sejak dini.