AS hingga Inggris "Walkout" dari Pertemuan G20, Sri Mulyani: Bukan Kejutan bagi Kami...

Kompas.com - 21/04/2022, 10:40 WIB

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sejumlah negara Barat, seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Inggris, keluar (walkout) dari Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (2nd FMCBG) G20 yang berlangsung di Washington DC, Rabu (20/4/2022) waktu setempat.

Keluarnya negara-negara tersebut merupakan aksi ketika Rusia berbicara pada pertemuan kedua jalur keuangan tersebut. Sebelumnya, Indonesia sebagai presidensi G20 atau "wasit" yang memimpin sidang memang mengizinkan Rusia untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, keluarnya negara-negara Barat dari ruang sidang saat pertemuan bukanlah kejutan. Dia memahami sebelum digelarnya sidang, negara Barat sudah mengancam akan keluar jika Rusia menghadiri pertemuan.

Baca juga: Tengah Jadi Sorotan, Apa Saja Tugas Maudy Ayunda sebagai Jubir Presidensi G20?

"Kami memahami bahwa ada beberapa skenario bagaimana negara G7+ akan merespon kehadiran pertama kali Rusia dan pada saat Rusia intervensi/berbicara. Jadi ini bukan kejutan bagi kami," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 2nd FMCBG Meeting, Kamis dini hari, (21/4/2022).

Kendati demikian, Sri Mulyani menyatakan, sidang tetap berjalan lancar. Walkout-nya negeri Paman Sam dan kawan-kawannya tidak mengurangi keefektifan forum G20 akibat konflik dan ketidaksepahaman anggota. Sebab, walkout dilakukan tanpa mendisrupsi sidang.

"Ini dilakukan tanpa mendisrupsi, dan dalam hal ini tanpa menciptakan permasalahan terhadap diskusi kita terkait substansi (forum) itu sendiri," ungkap dia.

Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, pertemuan G20 di AS memang membahas perang Rusia-Ukraina secara intensif. Banyak negara anggota G20 menyerukan Rusia untuk menghentikan perang ke Ukraina.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Nasib RI Tak Seperti Sri Lanka, Sebut Penarikan Utang Susut 55,6 Persen

Mereka mengutuk tindakan Rusia. Menurutnya, perang adalah jalan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Beberapa negara anggota lainnya juga prihatin atas dampak ekonomi akibat perguliran sanksi negara-negara Barat, yakni AS dengan Eropa.

"Para anggota mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang krisis kemanusiaan, dampak ekonomi dan keuangan dari perang, dan menyerukan diakhirinya perang sesegera mungkin," jelas dia.

Sri Mulyani bilang, perang akan menghambat proses pemulihan ekonomi yang baru akan berkelanjutan, meningkatkan kekhawatiran terkait ketahanan pangan global dan makin tingginya harga komoditas energi.

Dampak perang, kata Sri Mulyani, akan lebih terasa pada negara-negara miskin yang tak lagi memiliki kapasitas fiskal memadai.

"Negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan sangat terpengaruh karena mereka sudah menghadapi tantangan, antara lain, ruang fiskal yang terbatas dan kerentanan utang yang tinggi," tandas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, serangan Rusia ke Ukraina memasuki hari-ke 56. Laporan badan pengungsi PBB mencatat sudah lebih dari 4,9 juta orang Ukraina meninggalkan negaranya.

Sementara itu, badan hak asasi manusia PBB telah mengonfirmasi ada sekitar 4.890 korban sipil di Ukraina sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari.

Baca juga: Soal Subsidi Energi, Sri Mulyani: Biasanya Rp 15-19 Triliun, Tahun Ini Rp 38 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.