Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemda Didorong Lakukan Hal Ini

Kompas.com - 22/04/2022, 20:10 WIB
Rully R. Ramli,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (Pemda) dinilai perlu meningkatkan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekonomi di masing-masing daerah.

Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemda untuk meningkatkan peranannya terhadap perekonomiam nasional.

Pertama, Pemda dinilai perlu memetakan kembali industri atau produk-produk yang menjadi unggulan di daerah masing-masing, sehingga memiliki fokus dalam melakukan promosi industri atau produk unggulan dari wilayahnya.

Baca juga: Bank Indonesia Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 4,5-5,3 Persen

Lalu yang kedua, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut tidak boleh lagi menjadi hambatan.

Untuk itu pejabat daerah perlu lebih kreatif dalam mempromosikan produk atau industri unggulan tanpa bergantung pada anggaran.

"Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni melakukan kolaborasi dengan swasta,” kata Yuswohady, dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).

Menurutnya, pejabat daerah sudah harus menerapkan konsep entrepreneurial government.

Dalam konsep ini, pejabat daerah harus jeli menangkap peluang yang muncul dari suatu keadaan tertentu dan menterjemahkan peluang tersebut menjadi sebuah penciptaan nilai.

Lebih lanjut Ia mencontohkan aksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaiki motor Gojek dalam melakukan promosi sektor UMKM yang memang penopang ekonomi utama Provinsi Jawa Barat di media sosial.

Baca juga: IMF Kembali Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 5,4 Persen Tahun 2022

“Intinya ini demi kepentingan daerah, porsinya dia sebagai kepala daerah untuk memajukan UKM disana, korporasi dan swasta itu menjadi partner,” katanya.

Yuswohady mengakui, entrepreneurial government memiliki risiko, seperti mendapat pandangan negatif dari publik atau lawan politik bahwa pejabat tersebut melakukan suatu pelanggaran.

Namun demikian, hal tersebut tetap boleh dilakukan selama tidak bersifat komersial mengingat Pemda tidak diperkenankan mencari pemasukan.

Oleh karena itu, Pemda perlu mengkomunikasikan dengan baik tujuan dari program yang dijalankan.

“Catatannya harus tetap menjalankan prinsip GCG (Good Corporate Governance). Harus pintar-pintar meramu, jangan sampai jadi bahan tembakan politik,” ujarnya.

Yuswohady yakin tren entrepreneurial government akan terus meningkat mengingat pejabat daerah tentu akan berupaya untuk memajukan daerahnya.

“Dia (Pemda) tahu sumber dana itu tidak mesti dari internal. Jadi saya melihat kedepannya penerapatan entrepreneurial government akan semakin luas,” ucap dia.

Baca juga: LPS Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,5 Persen, Apa Pemicunya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com