LKPP Sampaikan 4 Arah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Apa Saja?

Kompas.com - 25/04/2022, 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan empat perubahan arah kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Perubahan tersebut meliputi perubahan kebijakan yang pro UMK-Koperasi, pro pemerataan ekonomi, sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi, dan kemudahan akses dunia usaha.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, perubahan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pemanfaat produk dalam negeri (PDN) dan belanja produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi).

"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dengan total belanja APBN/APBD lebih dari Rp 1.100 triliun yang diutamakan untuk produk UMK-Koperasi buatan dalam negeri," kata dia dalam Pembukaan Kegiatan Business Matching Tahap Kedua, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Dorong Pemda Belanja Produk Lokal, LKPP Minta Wali Kota Bandung Segera Persiapkan Kartu Kredit Daerah

Ia menambahkan, arah kebijakan pertama pro UMK-Koperasi adalah dengan mendorong minimal 40 persen belanja APBN/APBD kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk UMK-Koperasi seperti arahan Presiden Jokowi.

Untuk semakin memudahkan UMK-Koperasi, kini pemerintah terus mematangkan skema pembayaran melalui kartu kredit pemerintah (KKP) dan kartu kredit pemerintah daerah.

"Sehingga UMK nanti tidak perlu diutang karena sudah ada KKP. Ini sangat membantu menjaga cashflow UMK karena tidak perlu menunggu pembayaran pemerintah dalam waktu lama. Pak Mendagri sangat support dengan menerbitkan Peraturan Mendagri," lanjut Anas

Kedua, pro pemerataan ekonomi dengan memberikan kemudahan para pelaku usaha lokal untuk menjadi mitra pemerintah sebagai penyedia Katalog Elektronik Lokal. Sejalan dengan itu, ia bilang seluruh pemerintah daerah juga secara otomatis sudah menjadi pengelola Katalog Elektronik Lokal. Sebagai catatan, LKPP juga telah memangkas birokrasi penayangan produk di Katalog Lokal.

Baca juga: Ikuti Arahan Jokowi, LKPP Pangkas Tahapan Masuk Katalog Elektronik

"Katalog Lokal sangat bermanfaat untuk memeratakan perekonomian ke seluruh daerah di Tanah Air," jelas Anas.  

Ketiga, mewujudkann sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Selain itu, ia menyebut ada integrasi sistem informasi antar-kementerian, mulai dari OSS, sistem informasi TKDN, dan sistem aplikasi keuangan ”SAKTI” milik Kemenkeu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Whats New
Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Whats New
Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Whats New
Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.