LKPP Sampaikan 4 Arah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Apa Saja?

Kompas.com - 25/04/2022, 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan empat perubahan arah kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Perubahan tersebut meliputi perubahan kebijakan yang pro UMK-Koperasi, pro pemerataan ekonomi, sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi, dan kemudahan akses dunia usaha.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, perubahan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pemanfaat produk dalam negeri (PDN) dan belanja produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi).

"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dengan total belanja APBN/APBD lebih dari Rp 1.100 triliun yang diutamakan untuk produk UMK-Koperasi buatan dalam negeri," kata dia dalam Pembukaan Kegiatan Business Matching Tahap Kedua, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Dorong Pemda Belanja Produk Lokal, LKPP Minta Wali Kota Bandung Segera Persiapkan Kartu Kredit Daerah

Ia menambahkan, arah kebijakan pertama pro UMK-Koperasi adalah dengan mendorong minimal 40 persen belanja APBN/APBD kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk UMK-Koperasi seperti arahan Presiden Jokowi.

Untuk semakin memudahkan UMK-Koperasi, kini pemerintah terus mematangkan skema pembayaran melalui kartu kredit pemerintah (KKP) dan kartu kredit pemerintah daerah.

"Sehingga UMK nanti tidak perlu diutang karena sudah ada KKP. Ini sangat membantu menjaga cashflow UMK karena tidak perlu menunggu pembayaran pemerintah dalam waktu lama. Pak Mendagri sangat support dengan menerbitkan Peraturan Mendagri," lanjut Anas

Kedua, pro pemerataan ekonomi dengan memberikan kemudahan para pelaku usaha lokal untuk menjadi mitra pemerintah sebagai penyedia Katalog Elektronik Lokal. Sejalan dengan itu, ia bilang seluruh pemerintah daerah juga secara otomatis sudah menjadi pengelola Katalog Elektronik Lokal. Sebagai catatan, LKPP juga telah memangkas birokrasi penayangan produk di Katalog Lokal.

Baca juga: Ikuti Arahan Jokowi, LKPP Pangkas Tahapan Masuk Katalog Elektronik

"Katalog Lokal sangat bermanfaat untuk memeratakan perekonomian ke seluruh daerah di Tanah Air," jelas Anas.  

Ketiga, mewujudkann sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Selain itu, ia menyebut ada integrasi sistem informasi antar-kementerian, mulai dari OSS, sistem informasi TKDN, dan sistem aplikasi keuangan ”SAKTI” milik Kemenkeu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Whats New
Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Whats New
Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi 'Booster'

Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi "Booster"

Whats New
Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Whats New
Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Whats New
Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Whats New
Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

Whats New
Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Spend Smart
BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

Whats New
Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Whats New
Bluebird Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Pantai Timur Surabaya

Bluebird Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Pantai Timur Surabaya

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Cara Membuka Blokir ATM BCA dengan Mudah, Bisa Lewat HP

Cara Membuka Blokir ATM BCA dengan Mudah, Bisa Lewat HP

Whats New
Lebih Tinggi, Jokowi Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,3 Persen

Lebih Tinggi, Jokowi Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,3 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.