Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Mafia Bibit Pakai Sertifikat Palsu, Kementerian BUMN Sinkronisasi Data dengan Kementan

Kompas.com - 25/04/2022, 22:15 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaaan mafia bibit menjadi sorotan usai disinggung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjajaran pada Sabtu (23/4/2022) lalu.

Keberadaan mafia bibit disebut merugikan karena kualitas bibit yang diterima petani tidak sesuai, sehingga membuat hasil panen menurun.

Terkait mafia bibit tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, temuan itu berdasarkan pengalaman sejumlah perusahaan pelat merah di sektor pangan. Pengalaman BUMN Pangan menemukan adanya bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.

Baca juga: Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

"Bibit-bibit bersertifikat palsu sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar pada hasil komoditi mereka, dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN," ujar Arya dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).

Ia mengatakan, kondisi inilah yang pada akhirnya membuat Kementerian BUMN mendorong kerja sama untuk menyinkronisasi data dan teknis dengan Kementrian Pertanian (Kementan).

Sinkronisasi ini diharapkan mampu membenahi persoalan di sektor pertanian, sehingga para petani bisa mendapatkan bibit terbaik dengan target produksi yang juga tercapai.

"BUMN-BUMN yg memang banyak bekerja di sektor pertanian seperti Pupuk, Perkebunan, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data," kata dia.

Baca juga: Mentan SYL Berupaya Dorong Produktivitas Pinang dengan Menyediakan Bibit Berkualitas

Arya menilai, sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementan menjadi sangat penting karena memang banyak sektor pertanian yang dirambah oleh BUMN.

Terkait sinkronisasi data, kerja sama yang sudah dimulai dilakukan dengan Kementan adalah Program Data Petani bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Telkom Indonesia Tbk.

Sementara kerja sama teknis, salah satunya dilakukan dalam hal pengadaan bibit, mengingat bibit pertanian menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik.

Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi, dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit menjadi bagian penting untuk pengembangan perkebunan.

Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerjasama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu.

"Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerjasama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian sehingga para petani menadapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi," tutup Arya.

Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan, adanya mafia bibit di sektor pertanian yang menyebabkan kualitas bibit yang diterima petani tidak sesuai dan membuat hasil panen menjadi tidak bagus.

Oleh sebab itu, pihaknya mengerahkan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperketat pengawasan dan mendampingi agar kualitas bibit yang diberikan kepada petani terjamin.

"PT Pupuk Indonesia mendampingi, memberikan pupuk tepat waktu dan bibit yang benar, karena bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapat bibit yang hybrid, yang salah, sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik," ujar Erick seperti dikutip dari YouTube Universitas Padjajaran, Sabtu (23/4/2022).

Baca juga: Mafia Minyak Goreng Orang Dalam Kemendag, Ekonom: Wajar Pengungkapannya Lama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com