Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Ini Pilihan Terbaik dari yang Terjelek

Kompas.com - 26/04/2022, 07:03 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya merupakan suatu keputusan yang tak mudah.

Menurutnya, Presiden mengambil kebijakan larangan tersebut dengan banyak pertimbangan dan sangat berhati-hati.

"Bapak Presiden sangat berhati-hati untuk membuat keputusan melarang ekspor CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah) sebagai turunan dari bahan baku minyak goreng. Ini adalah pilihan terbaik dari yang terjelek," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Presiden Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Serikat Petani: Bikin Harga Sawit Turun

Dia mengungkapkan, keluarnya kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya tak lepas dari peran para pengusaha yang mengabaikan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban mendahulukan pasar domestik.

Bahlil bilang, sebagian pengusaha di sektor ini tak memenuhi ketentuan DMO, malah mengekspor CPO melebihi ketentuan yang ditetapkan. Pengusaha lebih memilih mencari keuntungan dengan dengan mendorong ekspor mengingat naiknya harga CPO di pasar global.

"Karena sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha ini tertib. Kalau mau menanggung, gotong royong bareng-bareng agar harga domestiknya itu bisa dijaga di Rp 14.000, kita mungkin enggak akan melarang ekspor CPO itu," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ekonom: Ini Akan Menguntungkan Malaysia

Menurut Bahlil, di tengah fokus pengusaha dalam mencari keuntungan, Jokowi berusaha berada di sisi masyarakat. Oleh sebab itu, dikeluarkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya guna memastikan kebutuhan dalam negeri lebih dulu terpenuhi.

Ia bilang, kebijakan ini bukan berarti Jokowi tidak memihak kepada dunia usaha, hanya saja saat ini industri dalam negeri membutuhkan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan minyak goreng di dalam negeri.

"Ya namanya pengusaha ini kan pengen cari keuntungan besar, tapi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memikirkan dunia usaha, tapi jauh lebih penting memikirkan rakyatnya," ucap dia.

Dengan demikian, kata Bahlil, tidak benar terkait anggapan yang menyebut Jokowi hanya memihak dunia usaha, sebab keputusan larangan ekspor minyak goreng tersebut justru bisa memengaruhi keuntungan para pengusaha.

"Ini sebagai bentuk political will Presiden yang mendukung rakyatnya. Jadi enggak benar seandainya ada yang mengatakan bahwa Presiden hanya mendengarkan satu kelompok tertentu, dunia usaha. Bagaimana mungkin? Ini kan kebijakan yang sangat berani," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan kebijakan untuk larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya ke luar negeri. Larangan itu akan berlaku mulai Kamis (28/4/2022) sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," ujar Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Jokowi Keluarkan Larangan Ekspor Minyak Goreng, DPR: Bisa Merugikan Petani Kecil...


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com