YLKI hingga ICW Serahkan Petisi dari Masyarakat, Minta KPPU Usut Tuntas Kartel Minyak Goreng

Kompas.com - 26/04/2022, 19:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), LBH Jakarta dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), serta Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan hasil petisi online ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar mengusut tuntas dugaan kartel minyak goreng.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, hingga saat ini petisi yang sudah dimulai sejak 5 Februari 2022 di platform Change.org itu, sudah menerima 14.000 tanda tangan masyarakat. Petisi ini berdasarkan keluhan yang disampaikan para konsumen.

"Petisi itu ibarat vaksin, yang adalah booster untuk mendorong teman-teman KPPU melakukan suatu tindakan membongkar dugaan adanya kartel itu. Kami yakin KPPU sudah mengendus adanya kartel ini, tapi akan lebih cepat lagi kalau ada booster dari masyarakat dengan adanya petisi ini,” ujarnya dalam konferensi pers di KPPU, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Presiden Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Serikat Petani: Bikin Harga Sawit Turun

Ia mengatakan, selain keluhan konsumen, pembuatan petisi ini didasari data-data yang dirilis KPPU dan pihak lainnya yang memperlihatkan adanya dugaan kartel atau bentuk persaingan tidak sehat di industri minyak goreng. Kartel itu yang pada akhirnya membuat harga minyak goreng melambung.

"Kami lakukan petisi dugaan kartel karena antara perlindungan konsumen dan isu persaingan usaha itu saling terkait. Persaingan tidak sehat ending-nya adalah merugikan konsumen," kata Tulus.

Perwakilan ICW Egi Primayogha menambahkan, polemik langka dan mahalnya minyak goreng telah berlarut-larut tanpa penanganan efektif dari pemerintah.

Setelah gagal dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pejabat Kemendag bersama 3 pihak lain dari pihak swasta sebagai tersangka korupsi pemberian persetujuan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO.

“Penetapan tersangka ini seakan mengamini pernyataan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, yang pernah menyebut mafia sebagai dalang di balik masalah minyak goreng," kata Egi.

Baca juga: Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Ini Pilihan Terbaik dari yang Terjelek

Koalisi masyarakat yang terdiri YLKI, KRKP, dan ICW itu meyakini bahwa aktor utama penyebab kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng belum ditangkap. Oleh karena itu mereka mendorong pemerintah harus menuntaskan penyelidikan atas dugaan kartel dan mafia minyak goreng.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menyatakan, KPPU membuka ruang diskusi yang melibatkan perwakilan organisasi yang menginisiasi petisi tersebut. Menurutnya, penyerahan petisi ini menjadi yang pertama kalinya yang diberikan dari masyarakat langsung.

“Barangkali wujud perkara minyak goreng ini menjadi perhatian publik dan berdampak bagi masyarakat dan tentunya setiap hal yang berdampak bagi masyarakat menjadi concern KPPU”, kata Guntur.

Ia pun mengapresiasi langkah koalisi masyarakat sipil yang mewakili suara masyarakat. Guntur menghimbau kepada siapapun yang memiliki data atau bukti apapun boleh melaporkannya kepada KPPU, sehingga bisa berkontribusi menuntaskan polemik minyak goreng.

"Pihak kami sendiri sudah melakukan penyidikan dan masih dalam proses, dan terima kasih untuk petisinya ini," pungkas Guntur.

Baca juga: Kejutan di Balik Gaib dan Mahalnya Minyak Goreng

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masa Depan Suram Petani Kita

Masa Depan Suram Petani Kita

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Saham – saham Teknologi Paling Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Saham – saham Teknologi Paling Tertekan

Whats New
Mau Investasi di Kripto? Ingat Harus Punya Dana Cadangan Dulu!

Mau Investasi di Kripto? Ingat Harus Punya Dana Cadangan Dulu!

Earn Smart
[POPULER MONEY] Hotman Paris Temui Ketua MUI soal Holywings | Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara hingga Rp 8,8 Triliun

[POPULER MONEY] Hotman Paris Temui Ketua MUI soal Holywings | Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara hingga Rp 8,8 Triliun

Whats New
Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite, Apa Saja Jenis Kendaraan yang Bakal Dibatasi?

Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite, Apa Saja Jenis Kendaraan yang Bakal Dibatasi?

Whats New
Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.