Jokowi: Tanam Jagung di Mana Pun Tumbuh, Kenapa Masih Impor?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan kapasitas produksi pangan di dalam negeri.

Jokowi meminta semua pihak untuk tidak mengandalkan impor padahal Indonesia masih memiliki kapasitas menanam komoditas sendiri, antara lain jagung dan kedelai.

"Misalnya jagung masih impor, tanam jagung. Kenapa? Tanam jagung di mana pun juga tumbuh. Kenapa masih impor?" kata Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

"Kedelai, kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai. Lakukan ini," sambungnya.

Baca juga: Impor Produk Kain China Melonjak, KPPI Lakukan Penyelidikan

Jokowi mengungkapkan, meningkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi menjadi salah satu cara agar Indonesia mampu bertahan dari krisis.

Menurut dia, Indonesia harus siap jika krisis yang terjadi di dunia sekarang berjangka panjang dan berlanjut hingga tahun depan.

"Kita harus ingat semuanya, ke depan problem global, problem dunia ada dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini," ucap dia.

Dia bilang, menanam bahan makanan secara mandiri juga merupakan cara agar pemerintah berpihak pada industri substitusi impor, yang memproduksi kebutuhan dalam negeri.

Mantan Walikota Solo ini meminta semua pihak untuk waspada dan mengkalkulasi semua langkah agar antisipasi yang diambil tepat, cepat, dan benar.

"Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian barang impor, dan di saat yang bersamaan siapkan kapasitas produksi nasional kita," tutur Jokowi.

Baca juga: KPPU: Ulah Pengepul, Peternak Ayam Jadi Sulit Dapat Pakan Jagung

Selain menurunkan impor komoditas yang bisa diproduksi sendiri, Jokowi juga meminta K/L serta Pemda mengarahkan belanja barang dan modal kepada pembelian produk-produk dalam negeri, atau meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berdasarkan kalkulasinya, potensi belanja barang modal dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, sementara di pemerintah daerah Rp 535 triliun. Adapun di BUMN, totalnya mencapai Rp 420 triliun.

"Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka yang sangat besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang, meningkat," tandas Jokowi.

Baca juga: Maju Mundur, Jokowi Kini Masukkan CPO dalam Larangan Ekspor