Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Dorong Peran Swasta dalam Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan lewat Skema Konsesi

Kompas.com - 30/04/2022, 19:00 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendorong peningkatan implementasi konsesi dalam rangka penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Direktur Kepelabuhanan Subagiyo menjelaskan, konsesi merupakan salah satu upaya pembangunan infrastruktur transportasi di mana pemerintah melibatkan sektor swasta.

Saat ini, lanjut Subagiyo, perkembangan bisnis kepelabuhanan menuntut proses birokrasi dapat berjalan optimal berbasis kecepatan layanan, transparansi proses serta target capaian yang diharapkan.

"Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi tata kelola bisnis kepelabuhanan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/4/2022).

Baca juga: Terakhir Hari Ini, Simak Lagi Cara Daftar Sekolah Kedinasan 2022

Lebih lanjut ia bilang, salah satu lini bisnis kepelabuhanan yang berkembang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir adalah penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Adapun untuk konsesi wilayah tertentu di perairan saat ini sudah ada 2 lokasi, yaitu di Perairan Taboneo oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Indonesia Multipurpose Terminal dan di Perairan Muara Berau oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Untuk mendukung implementasi konsesi wilayah tertentu di perairan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 383 Tahun 2022.

Baca juga: Update Mudik H-3 Lebaran, Jumlah Penumpang Angkutan Umum Naik 209,4 Persen

Melalui ketentuan itu, Ditjen Perhubungan Laut mengatur standarisasi yang merupakan bagian dari aksi perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Subagiyo mengklaim, aksi perubahan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan aspek pelayanan publik khususnya terkait dengan konsesi di bidang kepelabuhanan.

"Dan tentunya menjamin kepastian hukum serta transparansi proses khususnya dalam pelaksanaan pengusahaan pelabuhan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan," ucapnya.

Baca juga: Minta Maaf soal Kemacetan di Merak, Menhub Siapkan 2 Pelabuhan Tambahan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Whats New
Proses 'Refund' Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat Mulai 1 Juni

Proses "Refund" Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat Mulai 1 Juni

Whats New
Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Whats New
Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Whats New
'Sidak' Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

"Sidak" Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

Whats New
KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Whats New
Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Whats New
Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Whats New
Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan Predatory Pricing

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan Predatory Pricing

Whats New
[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Whats New
PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

Whats New
Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Whats New
MPMX Bakal Bagikan Dividen Rp 115 Per Saham

MPMX Bakal Bagikan Dividen Rp 115 Per Saham

Whats New
Ada 250 Standar yang Harus Dipenuhi Indonesia untuk Jadi Anggota OECD

Ada 250 Standar yang Harus Dipenuhi Indonesia untuk Jadi Anggota OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com