Ekonomi Mudik: Rahasia Relasi Upah Minimum dan Pengeluaran Per Kapita

Oleh: Nurvirta Monarizqa, Ingki Rinaldi, & Palupi Annisa Auliani

PANDEMI memperlihatkan gelagat mereda di Indonesia pada 2022. Idul Fitri 1443 H pun mulai kembali terasa mendekati laiknya masa-masa sebelum pandemi. Mudik termasuk di antara yang kembali pada tahun ini.

Dengan bumbu cerita macet di sejumlah simpul, diizinkannya kembali mudik pada Lebaran 2022 diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian. Tak hanya rindu dan permaafan yang berjejalan saat mudik bisa dilakukan lagi, ekonomi pun butuh menggeliat sama kuatnya.

Baca juga: Ada Mudik dan Lebaran, Ekonomi RI Kuartal II Diproyeksi Tembus 5 Persen

Ekonomi daerah diharapkan turut berputar lagi seturut mobilitas jutaan orang, yang juga tak melulu umat Islam itu. Konsumsi publik, dari mereka yang mudik dan para penyambutnya di kampung halaman, memikul asa perputaran sekaligus pemerataan ekonomi bersama semua yang dilintasi arus pemudik.

Kelompok urban yang setidaknya setiap lebaran melakukan tradisi mudik harus diakui tampak seolah punya taraf ekonomi yang lebih sejahtera. Mudik diharapkan menjadi gerbong pembawa asa pemerataan geliat ekonomi agar tak hanya berpusar di Ibu Kota dan kawasan di sekitarnya.

Benarkah demikian? Bagaimana logika dan rahasia data ekonomi mudik ini? 

Kudu menganalisis besaran dan sebaran upah minimum provinsi (UMP) untuk melihat data dari mereka yang mudik dan mereka yang berada di lokasi tujuan mudik, atau bahkan di lokasi mereka yang tidak menjadi asal dan tujuan mudik sekalipun. 

Harapannya, analisis ini membantu kita lebih jernih melihat seberapa besar dampak ekonomi dari setiap UMP dan dampak yang mungkin ditimbulkan darinya.

Baca juga: Erick Thohir: Lonjakan Pemudik dan Logistik Bangkitkan Ekonomi Nasional

Pun, analisis Kudu juga diharapkan membantu kita melihat korelasi antara UMP dan ketercukupan setiap penerima upah ini bagi kualitas kesejahteraaan dan kehidupannya di keseharian. 

UMP dan kesejahteraan

UMP dapat dikaitkan dengan tingkat konsumsi publik. Besaran UMP berbeda di tiap provinsi. Korelasi UMP dan tingkat konsumsi dapat ditakar lewat konsep dan data pengeluaran individu atau per kapita.