Ekonomi Mudik: Rahasia Relasi Upah Minimum dan Pengeluaran Per Kapita

Berikut ini visualisasi perbandingan UMP dan pengeluaran per kapita di tiap provinsi di Indonesia, menggunakan data pada 2011, 2016, dan 2021.

Visualisasi di atas memperlihatkan kondisi ekonomi tampak membaik. Salah satunya terlihat dari selisih antara UMP dan pengeluaran per kapita di hampir semua provinsi.

Lonjakan selisih antara UMP dan pengeluaran per kapita pada 2011 dan 2021 terlihat terjadi di Kepulauan Riau.

Pada 2011, sisa UMP setelah dikurangi pengeluaran per kapita di provinsi ini hanya Rp 70.000. Lalu, pada 2021, sisa UMP dikurangi pengeluaran per kapita mencapai Rp 1.150.000, atau nyaris sepertiga UMP Kepulauan Riau pada 2021.

Lonjakan selisih UMP dan pengeluaran per kapita ini membuat upah yang tadinya hanya cukup untuk satu orang berangsur-angsur bisa menghidupi lebih banyak orang.

Pada 2016, misalnya, secara nasional tercatat rata-rata UMP sudah setara dengan dua kali pengeluaran per kapita, sebagaimana tampak pada visualisasi berikut ini.

KUDU/NURVIRTA MONARIZQA UMP Vs Pengeluaran Per Kapita Tiap Provinsi di Indonesia

Data ini berarti besaran UMP punya peluang mencukupi kebutuhan sebuah keluarga dengan dua anggota. Sekali lagi, ini menggunakan asumsi pengeluaran berada di kisaran rata-rata.

Dapat terlihat bahwa rata-rata UMP secara nasional pada 2016 secara teoretis dapat memenuhi kebutuhan dua orang.

Nilai perbandingan itu cenderung terus naik sebelum relatif mengalami penurunan pada kurun 2020-2021 alias selama pandemi Covid-19.

Lebih baik dan sebaliknya

Meski demikian, tidak setiap provinsi mencatatkan data sejalan dengan angka rata-rata nasional di atas. Laiknya sebuah angka rata-rata, pada kenyataannya ada nilai dan kondisi yang sejatinya lebih baik dan sebaliknya tidak lebih baik.

Untuk mengetahui kondisi yang lebih detail di setiap provinsi, Kudu memformulasikan indeks UMP terhadap pengeluaran per kapita.

Indeks ini dibuat untuk mengetahui berapa banyak individu yang dapat tercukupi kebutuhan konsumsinya lewat UMP. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa biaya hidup seseorang merupakan pengeluaran per kapita konsumsi di provinsi tersebut.

Visualisasi di bawah ini memberikan deskripsi mengenai perubahan jumlah orang yang bisa dipenuhi kebutuhan konsumsinya, di masing-masing provinsi, dalam rentang waktu 2011-2021.

Khusus untuk Kalimantan Utara (Kaltara), pencatatannya baru dimulai pada 2015 sehubungan dengan baru dibentuknya provinsi tersebut pada 2012.

KUDU/NURVIRTA MONARIZQA Perbandingan kecukupan upah minimum provinsi (UMP) untuk memenuhi jumlah orang dalam satu keluarga alias UMP per pengeluaran per kapita.

Berdasarkan visualisasi di atas, dengan urutan dari UMP per pengeluaran per kapita konsumsi 2021, Sulawesi Barat (Sulbar) menduduki peringkat tertinggi. Di Sulbar, UMP setara dengan tiga kali lipat pengeluaran per kapita.

Hal itu berarti, UMP yang diterima seorang pekerja dalam sebuah keluarga di Sulbar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi suami, istri, dan seorang anak. Ini dengan asumsi tingkat pengeluaran per kapita konsumsi yang ada di Sulbar.

Adapun dua puluh provinsi di bawahnya terlihat memiliki UMP yang setara, paling tidak dengan dua kali pengeluaran per kapita konsumsi di provinsi bersangkutan. Akan tetapi, masih terdapat 13 provinsi lain yang pada 2021 belum sampai pada tingkatan tersebut.

Baca juga: 4 Hari Dibuka untuk Arus Mudik, 2.761 Kendaraan Gunakan Jalan Tol Japek II Selatan

DKI Jakarta misalnya, yang walaupun pada 2021 memiliki UMP tertinggi, pengeluaran per kapitanya pun tinggi. Akibatnya, UMP di Jakarta hanya setara dengan 1,95 pengeluaran per kapita atau baru nyaris memenuhi kebutuhan rata-rata dua orang, belum benar-benar cukup untuk pengeluaran rata-rata dua orang dalam satu keluarga.

Sementara itu, penurunan indeks perbandingan UMP dan pengeluaran per kapita terlihat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada 2011, UMP di NTB dapat memenuhi kebutuhan lebih dari dua orang, sekalipun kelebihannya relatif tidak banyak. 

Namun, pada 2021, karena terdampak oleh pengeluaran per kapita 2021 yang relatif meninggi, UMP berbanding pengeluaran per kapita di NTB terpantau ada di level sedikit kurang dari dua. Artinya, UMP yang diterima pekerja di NTB pada titik tersebut tak cukup lagi memenuhi kebutuhan konsumsi untuk dua orang.

Dibutuhkan riset lebih mendalam terkait akar penyebabnya semata terkait aktivitas perekonomian di wilaah itu atau ada sebab lain.

Catatan khusus diberikan untuk Jawa Barat dan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedua provinsi tidak mencatatkan kemajuan berarti untuk UMP yang dibandingkan dengan pengeluaran per kapita sepanjang periode 2011-2021.

Masing-masing UMP di kedua provinsi pada 2011-2021 hanya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi satu orang lebih sedikit, tidak sampai dua orang. Bahkan, DIY mencatatkan sedikit penurunan pada periode itu. 

Dengan angka itu, seseorang dengan penghasilan di kisaran UMP akan cenderung kesulitan menanggung biaya pengeluaran konsumsi selain untuk dirinya sendiri.

Peringkat UMP per provinsi berubah dari tahun ke tahun, begitu pula dengan peringkat pengeluaran per kapita. Menariknya, kedua peringkat ini belum tentu berbanding lurus.

Baca juga: Menaker Surati Gubernur yang Tetapkan UMP 2022 Tak Sesuai Aturan Upah