PP Pendanaan IKN Terbit, Pemerintah Bisa Kasih "Tax Holiday" buat Investor

Kompas.com - 06/05/2022, 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan insentif pajak, termasuk tax holiday kepada para investor yang menanam modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 untuk mendukung pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.

Tax holiday adalah cuti pajak, pengurangan atau penghapusan pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak (WP). Tax holiday diberikan karena investor melakukan penanaman modal pada industri pioneer.

Baca juga: Belanja Negara Dipatok Rp 977,1 Triliun, Buat IKN hingga Pemilu

"Dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, pengembangan Ibu Kota Nusantara dan/atau daerah mitra, dan/atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat diberikan fasilitas/insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," sebut Pasal 188 PP tersebut, dikutip Kompas.com, Jumat (6/5/2022).

Dalam pasal 11 menyatakan, insentif fiskal merupakan salah satu dukungan pemerintah. Insentif diberikan oleh pihak berwenang sesuai dengan kebutuhan proyek, baik oleh menteri, kepala lembaga, kepala otorita IKN, atau kepala daerah.

Dukungan pemerintah sendiri terbagi atas dua, yakni dukungan oleh K/L, Pemda, Otorita IKN; dan dukungan menteri. Pasal 39 menjelaskan, dukungan menteri harus tetap memperhatikan kapasitas fiskal nasional.

Baca juga: Menteri PUPR: Penyediaan Air Baku IKN Masih Cukup hingga 2030

Tax holiday yang masuk dalam salah satu dukungan menteri pun harus menyesuaikan kapasitas fiskal.

"Dukungan dari Menteri tetap memperhatikan kapasitas fiskal nasional, antara lain berupa fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi KPBU IKN, dukungan Kelayakan, insentif perpajakan, penjaminan pemerintah, dan/atau pemanfaatan BMN," sebut pasal 39.

Selanjutnya pada 40 menyebut, penjaminan pemerintah dilaksanakan melalui rangkaian proses penjaminan infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme satu pelaksana oleh badan usaha penjaminan infrastruktur (single window policy).

Namun demikian, ketentuan lebih lanjut soal dukungan pemerintah ini akan diatur lebih lanjut lewat aturan turunan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan SYL Dorong Petani Beradaptasi dengan Tantangan Alam

Mentan SYL Dorong Petani Beradaptasi dengan Tantangan Alam

Whats New
Sri Mulyani Jamin Gaji Ke-13 Cair Juli, Anggaran Tersedia Rp 35,5 Triliun

Sri Mulyani Jamin Gaji Ke-13 Cair Juli, Anggaran Tersedia Rp 35,5 Triliun

Whats New
Perkuat Pengawasan Industri Keuangan, OJK Resmikan Gedung KR 7 Sumbagsel

Perkuat Pengawasan Industri Keuangan, OJK Resmikan Gedung KR 7 Sumbagsel

Rilis
Gaji Ke-13 Cair Juli 2022, Komponennya Disertai 50 Persen Tunjangan Kinerja

Gaji Ke-13 Cair Juli 2022, Komponennya Disertai 50 Persen Tunjangan Kinerja

Whats New
Genjot Produksi Lokal, idsMED dan ASKI Akan Luncurkan Produk Kesehatan

Genjot Produksi Lokal, idsMED dan ASKI Akan Luncurkan Produk Kesehatan

Whats New
Akulaku PayLater Hadir di Platform Pegipegi

Akulaku PayLater Hadir di Platform Pegipegi

Rilis
Cek Tarif Tol Surabaya-Gresik Terbaru untuk Semua Golongan Kendaraan

Cek Tarif Tol Surabaya-Gresik Terbaru untuk Semua Golongan Kendaraan

Spend Smart
Cara Pakai Fitur 'Pembayaran Tempo', agar Mitra Blibli Bisa Beli Stok Jualan, Bayarnya Akhir Bulan

Cara Pakai Fitur "Pembayaran Tempo", agar Mitra Blibli Bisa Beli Stok Jualan, Bayarnya Akhir Bulan

Whats New
Gelar RUPST, GoTo Angkat Kevin Aluwi Jadi Komisaris

Gelar RUPST, GoTo Angkat Kevin Aluwi Jadi Komisaris

Whats New
Garuda Indonesia Sasar Pasar Penerbangan 'Low Cost Carrier' Melalui Citilink

Garuda Indonesia Sasar Pasar Penerbangan "Low Cost Carrier" Melalui Citilink

Whats New
MDRT Targetkan Punya 3.000 Agen di Indonesia pada 2023

MDRT Targetkan Punya 3.000 Agen di Indonesia pada 2023

Whats New
Ada Larangan Penggunaan HP di SPBU, Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina Aman?

Ada Larangan Penggunaan HP di SPBU, Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina Aman?

Whats New
Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Whats New
OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

Whats New
Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.