Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Mudik Tak Macet Lagi, Pemerintah Disarankan Anggarkan DAK Transportasi Umum

Kompas.com - 09/05/2022, 10:54 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan jalan tol yang dilakukan secara masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup membantu memangkas waktu tempuh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

Namun hal itu tidak diiringi dengan pembangunan transportasi umum yang masih tepusat di kota-kota besar.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, sudah saatnya pemerintah membenahi transportasi umum khususnya di tempat tujuan mudik.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan transportasi umum di daerah-daerah tujuan mudik.

"Itu mestinya pemerintah pusat punya dana alokasi khusus (DAK) untuk membenahi transportasi umum di daerah," ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/5/2022).

Baca juga: Libur Lebaran Berakhir, Harga Emas Antam Naik Rp 2.000

DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

"Keterbatasan ruang fiskal Kementerian Perhubungan tidak bisa leluasa mempercepat program pembelian layanan (buy the service) yang sekarang sudah berjalan di 11 kota," jelasnya.

Menurut dia, sangatlah wajar jika selama mudik masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum yang tidak menjangkau daerah tujuan masyarakat.

Padahal kendaraan pribadi ini menjadi penyebab utama kemacetan selama arus mudik dan balik setiap tahun. Apalagi kendaraan sepeda motor yang rawan menyebabkan kecelakaan.

"Selain sepeda motor itu, di kampung halaman tidak ada angkutan umum lagi," kata dia.

Baca juga: Soal WFH Setelah Libur Lebaran, Ini Respons Organisasi Pekerja

Dia melanjutkan, saat ini baru beberapa kota di Pulau Jawa yang transportasi umumnya relatif memadai untuk membantu distribusi para pemudik ke kampung halaman masing-masing.

Contohnya di Jawa ada Bus Trans Semarang di Semarang, Bus Batik Solo Trans (Solo Raya), Bus Trans Banyumas (Kab. Banyumas), Bus Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Pakuan di Bogor, Trans Yogya di Yogyakarta, Trans Metro Pasundan (Bandung Raya), Bus Trans Jateng atau KRL Solo Yogyakarta.

Sementara di luar Jawa sudah beroperasi Trans Metro Deli (Medan), Trans Musi Jaya (Palembang), Trans Banjarbakula (Banjarmasin), Trans Metro Dewat (Denpasar) dan Trans Maminatasa (Makassar).

Namun, masih banyak daerah lain yang tidak memiliki transportasi umum seperti di Pulau Sumatera. Hal ini membuat pemudik cenderung memilih pulang kampung dengan tol atau menggunakan sepeda motor.

"Angkutan pedesaan sudah pada mati, itu juga harus dihidupkan kembali, sehingga mereka yang di desa bisa ke kota untuk Lebaran dan sebaliknya," ucapnya.

Baca juga: Cetak Rekor, Bandara Soekarno-Hatta Tembus 1.130 Penerbangan pada Puncak Arus Balik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com