Janji Menhub Gratiskan Tarif Tol dan Tantangan Mudik Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Janji Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggratiskan tarif tol jika macet 1 kilometer di gerbang tol saat mudik Lebaran 2022 jadi perhatian publik.

Bahkan seperti diberitakan Kompas.tv, ada masyarakat yang menagih janji Menhub tersebut lantaran merasa terjebak macet lebih dari 1 km di gerbang tol saat arus mudik Lebaran.

"Yang saya alami sendiri pada saat perjalanan, dari Surabaya arah ke Malang hari Rabu pada tanggal 4 Mei kemarin. Di mana itu sudah ada antrean 1 kilometer," kata Muhammad Sholeh.

“Setelah sampai di pintu gerbang ternyata tidak ada petugas, yang ditemui adalah mesin otomatis, kita tinggal tempel (kartu e-toll), (tetap) bayar,” lanjutnya.

Janji Menhub

Sebelum arus mudik dimulai, Menhub mengatakan pemerintah akan menggratiskan tarif tol saat mudik Lebaran 2022 apabila terjadi kemacetan hingga 1 kilometer lebih di gerbang tol.

"Kalau di tol sudah ada kesepakatan, kalau macetnya di gerbang lebih dari 1 km bebas (biaya tol)," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Rekor Baru, 1,7 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Mudik Lebaran 2022

Keputusan ini diambil agar pengelola jalan tol melakukan pengaturan yang maksimal selama periode mudik Lebaran 2022 dan untuk menjamin kelancaran arus mudik.

"Ini adalah suatu cara kita untuk menuntut para pengelola tol bekerja baik. Kalau dia bekerja baik enggak bakal macet. Makanya kolaborasi untuk imbauan untuk mudik awal juga memberikan satu punishment kepada tol yang tidak bekerja baik," jelasnya.

Kendati demikian, penerapan kebijakan menggratiskan tarif tol ini akan diatur oleh Kakorlantas Polri yang bertugas di lokasi tol. Ia mengatakan kewenangan ada di Kakorlantas.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati sempat memberikan penjelasan ihwal tidak diberlakukannya tarif tol gratis saat macet 14 km di Tol Cipali beberapa waktu lalu.

Saat itu, Adita mengatakan, kemacetan yang terjadi di Tol Cipali terjadi karena adanya kepadatan kendaraan di rest area.

Baca juga: Tarif Tol Gratis Jika Macet Lebih dari 1 Km, Begini Kata Jasa Marga

Sementara, ketentuan kebijakan penggratisan tarif tol bakal diterapkan jika kemacetan terjadi persis di gerbang tol.

"Sampai saat ini diskresi itu belum diimplementasikan, karena dilihat bahwa kejadian kemacetan ini lebih banyak terjadi akibat limpahan dari beberapa hamabatan di ruas-ruas tol yang ada di depan," kata Adita dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/4/2022).

Dia menjelaskan, kemacetan di pintu tol yang memungkinkan tarif tol digratiskan biasanya disebabkan oleh adanya kendaraan dengan saldo kartu e-toll yang tidak mencukupi, atau adanya permasalahan pada mesin pembaca kartu e-toll.

Bisa pula diisebabkan karena tidak ada atau kurangnya petugas yang diturunkan untuk mengatasi kepadatan pintul tol sehingga terjadi kemacetan panjang. Kendati demikian, keputusan untuk mempertimbangkan gratis tarif tol diterapkan ada pada diskresi pihak Kepolisian.

"Ketika itu terjadi, termasuk saat pintu tol tidak dibuka secara lengkap meskipun antreannya sudah sangat panjang. Ini kan adalah hal-hal yang seharusnya bisa diatasi oleh operator. Nah ini yang kemudian dimaksud, ketika ini terjadi maka sangat memungkinkan diberlakukan gratis biaya tol. Tapi balik lagi ini adalah diskresi pihak Kepolisian," papar dia.

Adita menekankan, saat ini kebijakan gratis tarif tol tidak diterapkan karena sejauh ini operatol tol dinilai mampu untuk melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi kepadatan panjang di gerbang tol.

Baca juga: Macet Panjang, Mengapa Kebijakan Tarif Tol Gratis Tidak Diberlakukan?

"Jadi diskresi tentang penggratisan tol ini belum juga dilakukan, karena dilihat dalam hal ini operator masih melakukan upaya yang maksimal untuk memperlancar pembayaran di gerbang tol," pungkasnya.

Tantangan

Corporate Communication dan Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru sempat mengatakan, pihaknya menganggap kebijakan tarif tol gratis saat macet 1 km di gerbang tol sebagai tantangan agar bisa meningkatkan pelayanan selama mudik Lebaran 2022.

"Kita memahami arahan tersebut sebagai challenge untuk badan usaha jalan tol khususnya Jasa Marga agar kita bisa menjaga atau meningkatkan kinerja pelayanan transaksi di gerbang tol," ujarnya kepada Kompas.com secara virtual, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Minta Maaf soal Kemacetan di Merak, Menhub Siapkan 2 Pelabuhan Tambahan

Saat itu, dia memastikan akan mengikuti kepolisian sebagai pelaksana aturan tersebut. Namun dia berharap akan ada pertimbangan lain dalam memberlakukan kebijakan tersebut.

Pasalnya, menurut dia, kemacetan di gerbang tol ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, tidak hanya karena pengelola jalan tol tidak melakukan tugasnya secara maksimal.

"Jadi tentu kalau hal tersebut terjadi, harusnya ada pertimbangan lain. Tapi saya sampaikan diskresinya adalah diskresi kepolisian, kami ikuti diskresi kepolisian. Tapi saya sampaikan bahwa faktor kepadatan di gerbang itu sangat banyak," ucapnya.

Dia menjelaskan, penyebab kemacetan di gerbang tol bisa saja karena kinerja pengelola jalan tol yang tidak optimal, seperti tidak membuka gardu, tidak menambah kapasitas dengan mobile reader, hingga tidak menambah jumlah petugas.

"Lebaran enggak Lebaran, petugasnya segitu saja, itu pasti kinerja gardu tersebut tidak akan optimal karena volumenya sangat luar biasa nanti. Bisa saja disebabkan itu," kata dia.

Namun, ada juga faktor lain yang di luar kinerja pengelola jalan tol, seperti memanfaatkan gerbang tol sebagai keran distribusi kendaraan agar distribusi kapasitas kendaraan bisa merata.

Seperti diketahui, tiap jalan tol memiliki kapasitas kendaraan yang berbeda. Untuk itu, gerbang tol kerap dimanfaatkan sebagai pengatur derasnya lalu lintas dari satu segmen ruas jalan yang besar ke segmen lain yang lebih kecil.

"Misalnya dari Jakarta-Cikampek (Japek) menuju ke Trans Jawa. Dari Japek lajurnya ada 4 tapi di Trans Jawa itu hanya 2. Kalau digrojok semua itu nanti Trans Jawanya gak kuat," ucapnya.

Baca juga: Sebut Pelayanan Belum Maksimal Selama Mudik, Menhub: Kami Mohon Maaf

Evaluasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui pelayanan yang diberikan pemerintah selama mudik Lebaran 2022 belum maksimal. Sebab kata dia, jumlah pemudik melonjak sehingga mobilitas begitu tinggi.

Ia mengatakan Kemenhub akan melakukan evaluasi agar kegiatan mudik di tahun-tahun mendatang bisa diantisipasi lebih baik.

“Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak. Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan di mana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik,” ujar Budi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (9/5/2022).

Budi mengatakan Kemenhub berkomitmen untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo agar mudik ini berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat.

Menurut Menhub, mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya karena masyarakat sudah dua tahun tidak mudik selama pandemi Covid-19.

“Hal itu merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi semua stakeholder untuk dapat melayani dengan baik,” kata Menhub.

Baca juga: Selama Mudik Lebaran 2022, Total Uang Kartal Beredar Sekira Rp 250 Triliun