Ingat, Layanan Pinjol Sudah Kena Pajak, Simak Tarif dan Cara Hitungnya

Kompas.com - 09/05/2022, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah resmi menarik pajak dari platform financial technology (fintech) mulai 1 Mei 2022 kemarin. Dari platform fintech yang dikenai pajak, di dalamnya juga termasuk layanan pinjaman online (pinjol) atau peer to peer lending.

Adapun, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Dalam aturan tersebut, perusahaan dan layanan fintech akan terkena pajak penghasilan (PPh) dan atau pajak pertambahan nilai (PPN) dengan terbitnya PMK 69/PMK.03/2022 ini.

Baca juga: Ingat, Mulai Hari Ini, Berlaku Pajak untuk Top Up Uang Elektronik, Pinjol hingga Transaksi Kripto

Cakupan yang terkena PPh dan PPN fintech ini mulai dari pinjol, uang elektronik, dompet elektronik, asuransi online, sampai layanan berbasis blockchain alias kripto, dan kawan-kawan.

PMK menyebut, yang dimaksud pelaku dalam layanan pinjam meminjam ini meliputi pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam.

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemberi pinjaman dan atau penyelenggara pinjol adalah PPh 23 atau PPh 26. Yang dikenai PPh ini adalah penghasilan berupa bunga pinjaman yang didapat dari nasabahnya.

“Pemberi pinjaman menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman melalui penyelenggara layanan pinjaman meminjam," tulis Pasal 2 ayat (1) PMK dikutip Kompas.com, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Cara Menghitung PPN pada Layanan Uang Elektronik

Nantinya, PPh akan dipungut atas penghasilan berupa bunga pinjaman dalam penyelengaraan layanan pinjam-meminjam.

Bunga yang diterima atau diperoleh pemberi pinjaman dan atau perusahaan pinjol dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah bruto atas bunga, dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Selain PPh pasal 23, Ditjen Pajak juga mengenakan PPh Pasal 26 sebesar 20 persen dari jumlah bruto atas bunga atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda, dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

"Penghasilan bunga merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pemberi pinjaman," tulis beleid itu.

Baca juga: 4 Cara Mengatur Keuangan Setelah PPN Naik 11 Persen

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Whats New
Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Whats New
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Whats New
Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Rilis
Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Rilis
Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Whats New
Produk Lokal Penanganan Bencana AMMDes Unjuk Gigi di Pameran Internasional

Produk Lokal Penanganan Bencana AMMDes Unjuk Gigi di Pameran Internasional

Whats New
Waspadai 7 'Platform' Investasi Ilegal Ini, dari Simple Shopping hingga Triumphfx

Waspadai 7 "Platform" Investasi Ilegal Ini, dari Simple Shopping hingga Triumphfx

Whats New
Strategi BNI Dongkrak Penyaluran KUR Tahun 2022

Strategi BNI Dongkrak Penyaluran KUR Tahun 2022

Whats New
Meroket 567 Persen, Laba Bersih Bio Farma Capai Rp 1,93 Triliun Sepanjang 2021

Meroket 567 Persen, Laba Bersih Bio Farma Capai Rp 1,93 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP, Ekonom: Jangan Mempersulit Pembeli

Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP, Ekonom: Jangan Mempersulit Pembeli

Whats New
Rupiah dan IHSG Melemah Pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Melemah Pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
KemenKopUKM Beri Sanksi Dua Koperasi Bermasalah, KSP-FIM dan KSP-SB

KemenKopUKM Beri Sanksi Dua Koperasi Bermasalah, KSP-FIM dan KSP-SB

Whats New
Inflasi Global Melonjak, Simak Prospek Saham Sektor Konsumer, Infrastruktur, dan Telekomunikasi

Inflasi Global Melonjak, Simak Prospek Saham Sektor Konsumer, Infrastruktur, dan Telekomunikasi

Earn Smart
KKP Gencar Lakukan Simulasi Pemungutan PNBP Pascaproduksi

KKP Gencar Lakukan Simulasi Pemungutan PNBP Pascaproduksi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.