Komitmen Menyelamatkan Garuda Indonesia

Sayangnya, ini malah menyebabkan kerugian karena pertimbangan yang kurang matang.

Beberapa rute penerbangan yang dibuka tidak didukung oleh airport yang memiliki jumlah penumpang yang stabil. Dan, kondisi ini diperburuk karena Pandemi Covid-19.

Dalam beberapa tahun terakhir, pandemi memaksa pesawat untuk sementara waktu parkir di hanggar karena pembatasan perjalanan.

Setidaknya selama pandemi Garuda Indonesia terpaksa merugi Rp 36,2 triliun (Media Indonesia, 18/07/2021).

Namun di luar persoalan manajerial di atas, akar masalah lainnya yang juga menjadi isu krusial di dalam internal Garuda ialah inefektivitas manajemen dan korupsi.

Baru-baru ini, Kejagung RI telah mengumumkan tentang keterlibatan beberapa eks pejabat internal Garuda dalam kasus rasuah. Beberapa kasus dugaan korupsi dilakukan sudah sejak tahun 2011 hingga sekarang (Tempo.co, 25/04/2022).

Menurut hasil temuan dari pihak berwajib, hampir sebagian besar kasus korupsi yang terungkap dari persoalan pengadaan pesawat baru.

Kehadiran beberapa jenis pesawat ini dalam rangka membuka rute penerbangan baru yang sebenarnya tidak memiliki feasibility study. Artinya, kebijakan tersebut terkesan mengada-ada.

Alhasil situasi tersebut memaksa perusahaan plat merah ini berada di tepi jurang kebangkrutan.

Banyak pihak menilai, dengan hutang yang begitu menggunung hampir mustahil untuk diselamatkan.

Komitmen

Namun demikian, tak bijak sama sekali membiarkan Garuda berhenti terbang. Sebab sepelik apapun krisisnya, asal para pihak terkait punya komitmen, masih terdapat jalan keluar.

Publik mengetahui bahwa Garuda akhirnya kini berproses dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang dikabulkan akhir 2021 lalu.

Dengan PKPU yang masih berjalan saat ini, persoalan yang merundung Garuda menemui kejelasan penyelesaiannya.

Para pihak dalam persoalan ini, yakni Garuda sebagai debitur dan para kreditur dan lessor, punya mekanisme legal yang pasti dalam berbagai upaya menyelesaikannya.

Jelas akan berlangsung ‘kompleks’, negosiasi dan upaya perdamaian dari para pihak perlu terus diupayakan lewat PKPU ini.