KILAS

Antisipasi Penyebaran PMK pada Hewan Ternak, Mentan SYL Minta Jajarannya Lakukan Upaya Optimal

Kompas.com - 10/05/2022, 12:42 WIB

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta jajarannya melakukan upaya penanganan dengan adaptasi yang baik dan kolaborasi serius antarlembaga dalam mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

Menanggapi perintah SYL, Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) selaku lembaga pengawasan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan antarnegara, menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala Barantan Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kepala Barantan Kementan Bambang mengungkapkan, sebagai langkah lebih lanjut, pihaknya telah menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) karantina pertanian di seluruh wilayah Indonesia agar meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak itu, kata dia, bertujuan untuk mencegah penyebaran masuk dan menyebarnya PMK ke seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Menko PMK Soal Hepatitis Akut: Biaya Penanganan Ditanggung BPJS Kesehatan dan Tak Ada Rencana Tunda PTM

“Langkah pencegahan pertama adalah untuk tidak memberikan sertifikasi pada pengeluaran dan transit media pembawa virus PMK, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia (hewan pemamah biak), dan hewan rentan lainnya,” kata Bambang dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (10/5/2022).

Tak hanya pada hewan, lanjut dia, larangan sertifikasi tersebut juga berlaku untuk jenis daging, kulit mentah, produk susu, semen, dan embrio dari hewan-hewan tersebut.

"Utamanya, hewan yang berasal dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta daerah lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK," lanjut Bambang.

Bambang juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah (pemda) setempat agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) atau Sertifikat Sanitasi terhadap media pembawa virus PMK jika di wilayah kerja mereka terindikasi ada kasus PMK.

Baca juga: Antisipasi Wabah PMK dari 4 Kabupaten di Jatim, Ini yang Dilakukan Rumah Potong Hewan di Surabaya

Sementara itu, ia mengungkapkan, penerbitan SKKH bagi media pembawa virus PMK yang berasal dari daerah yang belum terindikasi PMK harus mencantumkan pernyataan bahwa hewan atau produk hewan bebas dari kasus atau kejadian penyakit mulut dan kuku.

“Untuk hewan impor, health requirement (HR) sebagai persyaratan mutlak pemasukan hewan wajib ada dan pejabat terkait (karantina) harus melaksanakan tindakan karantina sesuai dengan HR,” jelas Bambang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.