Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan SYL: Sudah 3 Tahun Tidak Ada Impor Beras, Bukti Kinerja Pertanian Meningkat

Kompas.com - 10/05/2022, 21:00 WIB
Hamzah Arfah,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

GRESIK, KOMPAS.com - Apresiasi diberikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terhadap PT Pupuk Indonesia dan anak usahanya, yang dianggap cukup berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor pertanian di Indonesia.

Syahrul mengatakan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berhasil tetap tumbuh, walau saat ini Indonesia sedang dalam pandemi Covid-19. Padahal, banyak sektor lain yang tidak berkembang, bahkan tumbang sejak pandemi Covid-19 mulai melanda.

"Dua tahun terakhir ini memang saya mau kasih data. Dari dua tahun turbulence tidak ada data yang naik, hanya satu sektor saja. Ini data BPS (Badan Pusat Statistik), yang naik hanya pertanian, kenapa? karena adanya pupuk Petrokimia yang tumbuh," ujar Syahrul, saat berkunjung ke PT Petrokimia Gresik, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Mentan SYL: Penyakit Mulut dan Kuku yang Menyerang Hewan Tidak Menular ke Manusia

Syahrul memaparkan, sektor pertanian masih berkembang saat pandemi Covid-19 dengan bukti dari kinerja ekspor naik 15,79 pada tahun 2020 dan naik 38,69 persen di tahun 2021. Selain itu, kinerja sektor pertanian juga terlihat dari data Nilai Tukar Petani (NTP) yang sudah berada di level 109, dari target yang direncanakan dalam APBN di level 104 hingga 105.

"Sudah tiga tahun tidak ada impor beras. Orang bilang kalau tidak impor beras akan menjadi bencana, ternyata nggak tuh, karena ada Pupuk Indonesia dan Petrokimia yang kerja di lapangan," ucap Syahrul.

Baca juga: Kebutuhan Nasional Cukup, Indef: Tidak Ada Impor Jagung untuk Pakan Unggas

Hanya saja, kata Syahrul, meski kinerja pertanian meningkat, namun ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Mulai dari menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi di beberapa kabupaten di Jawa Timur, perubahan iklim yang ekstrim, hingga perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada pasokan bahan baku pupuk.

"Kita menghadapi ancaman dunia yaitu, krisis yang berlapis dan semua tentang pangan. Lalu tantangan energi, fosfat jadi mahal, semua impor yang dijadikan pupuk itu bersoal. Karena tiba-tiba lagi ada perang, kita banyak tergantung. Kalau begitu, kalau kita tidak hati-hati, besok akan bersoal," kata Syahrul.

Baca juga: Jokowi Heran Jagung Saja Impor, Apa Kabar Janjinya soal Swasembada Dulu?

 

Sementara Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman menyatakan, Pupuk Indonesia Grup siap bermitra dengan pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan pupuk di tengah ancaman perang antara Rusia dengan Ukraina. Salah satu upaya yang akan dilakukan, dengan menambah kapasitas produksi.

Bakir lantas mengungkapkan, jika kapasitas produksi khusus pupuk NPK saat ini masih sekitar 2,7 juta ton. Di mana pihaknya akan menambah sekitar 500 ribu ton, yang bakal diupayakan melalui pabrik yang berada di kawasan Iskandar Muda, Aceh.

"Kami berusaha semaksimum mungkin. Apapun yang terjadi, kami bersama-sama untuk menyiapkan pupuk sebanyak-banyaknya, sesuai harapan Pak Menteri (Mentan)," tutur Bakir.

Bakir juga memaparkan, stok pupuk subsidi dari lini I sampai lini III, secara nasional pada saat ini berjumlah 1,4 juta ton. Atau setara 137 persen dari ketentuan minimum, yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Di lini III sendiri terdapat stok sebesar 401.106 ton. Angka tersebut secara prosentase sudah 137 persen melebihi dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tiga minggu ke depan," jelas Bakir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com