Komarudin Watubun
Politisi

Komarudin Watubun, SH, MH adalah anggota Komisi II DPR RI; Ketua Pansus (Panitia Khusus) DPR RI Bidang RUU Otsus Papua (2021); pendiri Yayasan Lima Sila Indonesia (YLSI) dan StagingPoint.Com; penulis buku Maluku: Staging Point RI Abad 21 (2017).

Regulasi (Ekonomi) Antariksa dan Presidensi G20 di Bali Tahun 2022

Kompas.com - 11/05/2022, 11:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA tahun belakangan, kita menyaksikan lonjakan privatisasi dan komersialisasi antariksa. Ekonomi-antariksa (space-economy) bakal memutar modal sekitar 1 triliun dollar Amerika Serikat (AS) tahun 2040 (Sean Ludwig, 2021; Hertzfeld, 2021). Hingga kuartal ke-2 tahun 2021, kenaikan investasi modal ventura dan ekuitas swasta ke industri antariksa mencapai 10 miliar dollar AS (Space Capital, 2022).

Morgan Stanley Research (2018) merilis perkiraan perputaran ekonomi industri
antariksa dunia per hari berkisar 348 miliar dollar AS tahun 2017 dan tahun 2040 berkisar 1 triliun dollar AS (lihat grafik).

Baca juga: Dukungan Teknologi Antariksa pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Grafik- Grafik

 

Bank of America Merrill Lynch (2018) memperkirakan ekonomi-antariksa memutar 2,7 triliun dollar AS jelang tahun 2050. Data lain menyebut anggaran US Space Force mencapai 15,2 miliar tahun 2021 (Pullen et al., 2021); operator satelit membidik nilai ekonomi (telekomunikasi) 3 sektor orbit: GEO (Geostationary Equatorial Orbit), MEO (Medium Earth Orbit), dan LEO (Low Earth Orbit).

Selama ini, perusahan swasta antariksa Lockheed Martin Space dan Rocket Lab giat melakukan go-public di AS. Maka lahir kemitraan pemerintah dan swasta, misalnya, Cape Canaveral Space Force Station di Florida, AS, melayani peluncuran pesawat antariksa swasta atau pemerintah. Targetnya, antara lain, pengurangan biaya, tata-kelola trafik antariksa, dan risiko debris atau sambah orbit.

Laporan Space Capital (2021) menyebut 1.553 perusahan swasta memutar investasi ekuitas sebesar 119,8 miliar dollar AS sejak 2012 pada sektor infrastruktur, distribusi, dan aplikasi ekonomi-antariksa global; modal ventura sebesar 17,1 miliar dollar AS pada 328 usaha swasta antariksa tahun 2021; total investasi ekuitas selama 10 tahun terakhir sebesar 258, 4 miliar dollar AS pada 1.688 usaha-swasta antariksa yang didominasi oleh investor asal AS  dan Tiongkok dari kelompok negara G20.

Kapsul kargo yang membawa wahana antariksa Lucy NASA menuju asteroid Trojan Jupiter. Misi Lucy NASA akan menjadi misi pertama ke asteroid terbesar.REUTERS/Steve Nesius Kapsul kargo yang membawa wahana antariksa Lucy NASA menuju asteroid Trojan Jupiter. Misi Lucy NASA akan menjadi misi pertama ke asteroid terbesar.
Regulasi ekonomi-antariksa

Dewasa ini, sektor antariksa melibatkan: (1) badan publik, misalnya badan antariksa, lembaga pertahanan negara, dan lain-lain; (2) jasa-jasa antariksa misalnya broadcasting, dan data-casting, dan (3) jasa-jasa industri misalnya riset robot militer, penerbangan antariksa, monitoring Bumi, dan telekomunikasi (OECD, 2012:19).

Ekonomi-antariksa melibatkan pemerintah dan swasta, misalnya bidang riset, infrastruktur antariksa (stasiun Bumi, peluncur, satelit), dan pengembangan atau penggunaan produk dan jasa antariksa, misalnya cepis-cepis navigasi, telepon satelit, jasa meteorologi, dan lain-lain (OECD, 2012: 20).

Tahun 2012-2017, investasi global pada lembaga antariksa berkisar 10,238 miliar dollar AS. Kenaikan investasi ini melahirkan kebutuhan regulasi pasar ekonomi antariksa guna mendorong inovasi dan kemitraan pemerintah dan industri.

Baca juga: Ramai-ramai Kirim Satelit ke Antariksa, Ini Bahayanya Menurut Pakar

Pierre Barbaroux (2016:9-35), peneliti ahli pada French Air Force Research Centre, mengurai metamorfosa ekonomi (industri) antariksa awal abad 21 dengan mengkaji data peluncuran 1.593 produk antariksa sejumlah negara pada Januari 2000-Desember 2013. Badan antariksa seperti NASA (AS), Roskomos (Uni Soviet), CNES atau ESA (Uni Eropa) dan angkatan bersenjata membangun infrastruktur antariksa.

Abad 20, struktur dan dinamika ekonomi-antariksa ditentukan oleh kebutuhan dan regulasi pemerintah (Iptek dan pertahanan-keamanan negara). Namun, kini terjadi lonjakan kebutuhan produk-jasa antariksa dari non-pemerintah dan komersial (Barbaroux, 2016:9; Shove, 2005) yang memicu komersialisasi antariksa (Peeters, 2004). Roket dan satelit, misalnya, tidak hanya memiliki aplikasi militer, tetapi juga aplikasi sipil.

Bagaimana menghasilkan regulasi yang menjabarkan prinsip hukum internasional tentang antariksa? Sejak satelit Sputnik 1 dari Uni Soviet mencapai orbit pada 4 Oktober 1957, tanpa protes resmi dari negara lain yang dilintasi oleh Sputnik 1 (Reynolds & Merges, 1998:70). Maka Sputnik 1 adalah jejak awal isu legal antariksa yang melahirkan kebebasan eksplorasi ilmiah antariksa hingga hari ini (Tronchetti, 2013).

Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan dan menyusun draf regulasi tata-laksana eksplorasi antariksa atau perjanjian antariksa antar-bangsa. Misalnya, selama ini, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (CPUOS) yang lahir dari Resolusi PBB No. 1472 tahun 1959, adalah forum pengembangan hukum internasional antariksa.

Hasil pokok kerja CPUOS antara lain lima perjanjian internasional dan prinsip kegiatan antariksa yakni (1) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space tahun 1967, termasuk Moon and Other Celestial Bodies atau Outer Space Treaty; (2) Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Ageement) tahun 1968; (3) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention) tahun 1972; (4) Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention); (5) Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Treaty) tahun 1979.

Outer Space Treaty (Resolusi 2222 (XX1) PBB) adalah kerangka dasar hukum antariksa internasional. Prinsip pokoknya antara lain (1) eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk kepentingan umat manusia dan semua negara; (2) antariksa tidak tunduk pada perampasan oleh negara berdasarkan klaim kedaulatan, pendudukan (fisik), atau carasarana lain; (3) negara tidak menempatkan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lain di orbit atau benda langit antariksa dengan cara apapun; (4) Bulan dan benda langit hanya digunakan untuk perdamaian; (5) tiap negara bertanggung jawab atas kegiatan antariksa nasional dari pemerintah maupun non-pemerintah; (6) negara-negara harus mencegah kontaminasi berbahaya di antariksa dan benda-benda angkasa; (7) kebebasan eksplorasi ilmiah pada antariksa (UN Office for Outer Space Affairs/UNOOSA, 2021).

Perjanjian internasional mengatur kegiatan antariksa dan status hukum antariksa. Sifat hukum antariksa, menurut Bittencourt Neto (2022) ialah global commons atau milik dan kepentingan global. Konsep hukum ini merujuk pada filosofi hukum res nullius dan res communis untuk hal-hal yang tidak diterapkan ketentuan hak-hak dari subyek tertentu. Res nullius bukan milik siapa pun atau wilayah yang bebas dikuasai (fisik) secara damai oleh negara berdaulat (occupatio), misalnya terrae nullius (Rose, 2003; Shaw, 2017:372).

Berdasarkan lima perjanjian antariksa internasional dari PBB tersebut di atas, antariksa tidak tunduk pada kedaulatan eksklusif satu negara atau aktor individu, maka antariksa menjadi milik dan kepentingan umat manusia secara keseluruhan (totum). Maka kerangka regulasi yang disediakan oleh pengguna sumber daya antariksa, harus melayani kepentingan global dengan akses terbuka bagi setiap pihak (Soroos, 2001:42, 45).

Presidensi G-20 Bali

Agenda Presiden G20 di Bali, awal November 2022, menurut Presiden RI Joko Widodo, adalah momentum katalis pemulihan ekonomi dunia khususnya dari risiko pandemi Covid-19. Rabu, 1 Desember 2021 di Jakarta, Presiden Joko Widodo membuka Presidensi G20 dengan agenda: (1) arsitektur kesehatan global yang inklusif dan tanggap krisis; (2) transformasi sosial-ekonomi berbasis digital; dan (3) transisi menuju sistem energi berkelanjutan.

Transformasi sosial-ekonomi-lingkungan berbasis digital sangat bergantung pada regulasi tata-kelola antariksa, khususnya Iptek, lingkungan, dan hankam negara-negara.

Pasar-pasar dikendali langsung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya, pemerintah AS sangat ketat kontrol alih-Iptek antariksa. Alasannya, tulis Barbaroux (2016:10), regulasi pemerintah terhadap industri antariksa merupakan ciri utama ekonomi-antariksa, dan Iptek antariksa adalah aset strategis pertahanan dan keamanan negara akhir-akhir ini.

Kini aplikasi komersial Iptek antariksa, misalnya komunikasi, navigasi, dan observasi Bumi, menjadi sumber utama pemasukan industri antariksa. Hari-hari ini adalah era pasar konsumsi dan industri sektor ekonomi-antariksa (Kreisel, et al., 2007). Komoditisasi dan swastaninasi sedang dialami oleh industri-industri antariksa skala multinasional. Iptek mengubah struktur dan perkembangan industri-industri antariksa.

Gambar citra satelit Badan Antariksa Eropa (European Space Agency/ESA) dalam misi Copernicus Sentinel-2 menunjukkan tumpahan diesel yang mencemari Permafrost di Lingkaran Arktik. Akibat dari tumpahan minyak itu, pencairan permafrost dapat memberi dampak buruk bagi alam dan lingkungan.ESA/Copernicus Sentinel data (2020) Gambar citra satelit Badan Antariksa Eropa (European Space Agency/ESA) dalam misi Copernicus Sentinel-2 menunjukkan tumpahan diesel yang mencemari Permafrost di Lingkaran Arktik. Akibat dari tumpahan minyak itu, pencairan permafrost dapat memberi dampak buruk bagi alam dan lingkungan.
Akses mudah ke jasa-jasa komunikasi satelit menciptakan peluang bisnis, misalnya telepon mobil, broadcasting, dan mendorong organisasi multinasional, misalnya EUTELSTAT di Eropa dan INSAT di India, melakukan komersialisasi aset-aset antariksa. Konsorsium nasional dan internasional bersaing merebut pasar komersial antariksa. Inovasi teknologi, deregulasi, dan privatisasi jaringan telekomunikasi negara memengaruhi arah ekonomiantariksa (Whitney, 2000).

Teknologi antariksa telah menjadi bagian dari kebutuhan, pola, dan gaya hidup kita sehari-hari, misalnya prakiraan cuaca, komunikasi, penerbitan, manajemen lalu-lintas udara, agrikultur, monitoring iklim dan perubahan lingkungan, telemedicine, transaksi bank-card (OECD, 2007:17).

Iptek antariksa juga melahirkan transformasi sektor kalkulasi quantum, artificial intelligence, nano-teknologi, robotik dan sel-sel bahan bakar hidrogen (OECD, 2008). Berikutnya, ekonomi-antariksa tidak hanya mencakup televisi satelit dan transportasi global, tetapi juga navigasi atau arus barang, jasa, manusia, informasi seperti satelit GPS, fungsi GPS dan data Internet (Jewel, 2015).

Baca juga: AS Luncurkan Pesawat Antariksa untuk Hantam Asteroid Agar Tidak Menabrak Bumi

Selama ini, negara-negara G20, khususnya AS, Tiongkok, dan Uni Eropa, menguasai dan mendominasi Iptek dan ekonomi antariksa. Karena itu, Presidensi G20 Bali, perlu menelurkan kerangka legal dan prinsip kerjasama internasional antariksa yang menjabarkan perjanjian internasional antariksa dari PBB guna merespons dan mengatasi pemanasan global, perubahan iklim, dan tantangan negara dan umat manusia abad 21, misalnya degradasi lahan, punah keragaman-hayati, bencana alam, degradasi ekosistem, pandemi, makin langka air sehat-bersih, dan lain-lain.

Kita lihat atau baca pesan dan kajian Dimitri Linden (2016), ahli hukum antariksa asal University of Leuven, bahwa kini negara-negara harus mengadopsi legislasi dan regulasi antariksa nasional guna meregulasi dan mengontrol privatisasi dan komersialisasi antariksa agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum antariksa internasional dari PBB.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Whats New
Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah...!

Luhut Geram Minyak Sawit RI Diatur Malaysia: yang Benar Sajalah...!

Whats New
Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Milenial, Simak Tips Mengatur Uang secara Bijak

Spend Smart
Lima Tips Cuan 'Trading' Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Lima Tips Cuan "Trading" Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Earn Smart
Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Whats New
Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Whats New
Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Rilis
Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030,  Ini Strategi Freeport Indonesia

Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030, Ini Strategi Freeport Indonesia

Whats New
Pasar Kripto Dalam Tren 'Bearish', Tokocrypto Gratiskan Biaya 'Trading' dan Beli Bitcoin

Pasar Kripto Dalam Tren "Bearish", Tokocrypto Gratiskan Biaya "Trading" dan Beli Bitcoin

Whats New
Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

Whats New
Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Whats New
PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

Whats New
Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Whats New
69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.