[POPULER MONEY] Gaji Briptu Hasbudi | Garuda Mohon Penundaan Bayar Utang | Sri Mulyani Rombak Postur APBN 2022

1. Berapa Gaji Briptu Hasbudi, Polisi Tajir Pemilik Tambang Emas Liar dari Kaltara?

Polda Kaltara mengungkap bisnis ilegal dari tambang ilegal yang didalangi oknum Polri, Briptu HSB alias Briptu Hasbudi. Ia diketahui merupakan polisi berharta miliaran rupiah.

Terkait kasus tersebut, Polri pun melakukan penyelidikan dan penelusuran dugaan aliran dana dari bisnis ilegal oknum Polri di Kaltara mengalir ke pejabat ataupun perwira kepolisian.

Bahkan dari penyelidikan lanjutan kepolisian, aksi Briptu Hasbudi tak hanya terlibat aksi tambang ilegal, tapi juga penyelundupan pakaian bekas ilegal dan tindak pidana pencucian uang kepada sejumlah pejabat setempat.

Akibat perbuatannya itu, Briptu Hasbudi pun kini ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya dan dijerat pasal berlapis.

Selengkapnya baca di sini

2. Lagi-lagi Mohon Penundaan Bayar Utang, Dirut Garuda Janji Ini yang Terakhir

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengajukan permohonan perpanjangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 30 hari kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mempertimbangkan verifikasi klaim yang masih berlangsung dan negosiasi kepada kreditur.

Padahal sebelumnya pada Januari lalu, Garuda juga sudah mengajukan penundaan PKPU selama 60 hari dan sudah disetujui hakim Pengadilan Niaga. Lilitan utang plus bunga membuat kinerja keuangan Garuda sulit dipulihkan.

Hingga 25 April, total utang yang tercatat di tim pengurus PKPU Garuda mencapai Rp 197 triliun. Kondisi ini ikut menyebabkan jumlah pesawat yang dioperasikan Garuda Indonesia terus merosot.

Dikutip dari Kompas TV, Rabu (11/5/2022), Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan, permohonan perpanjangan waktu PKPU ini akan menjadi yang terakhir.

Selengkapnya baca di sini

3. Sri Mulyani Bakal Rombak Postur APBN 2022, Ini Penyebabnya

Kementerian Keuangan akan melakukan perombakan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian bantalan prioritas masyarakat karena pandemi Covid-19 sudah mulai melandai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perombakan ini akan dilakukan dalam dua bulan ke depan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).