Pertemuan EWG G20 Usai, Kemenaker Usul Susun Kebijakan bagi Kelompok Rentan

Kompas.com - 13/05/2022, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya mengusulkan agar para negara anggota G20 menyusun indikator kebijakan ketenagakerjaan yang ramah kelompok rentan.

Sebagai informasi berdasarkan UU RI No.13 Tahun 2003, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan silabus presentasi komunitas perEMPUan tahun 2019, kelompok rentan adalah orang yang terdampak karena adanya sistem sosial. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan terakhir Kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting), yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (12/5/2022).

"Tawaran tadi mendapatkan respons dari hampir semua peserta bagaimana indikator tersebut dapat digunakan di negara masing-masing. Kita sepakat semua negara akan melihat kembali dan kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang," kata Anwar dikutip dari siaran pers tertulis.

Baca juga: Pertemuan EWG G20, Ini Usulan Kemenaker Tekan Angka Pengangguran dan Kesenjangan Pekerjaan

Selanjutnya, pada sesi terakhir, delegasi EWG II juga merumuskan zero draft atau draf awal deklarasi yang akan dideklarasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan anggota G20, pada Pertemuan Menteri-menteri Ketenagakerjaan dan Buruh (Labour and Employment Ministerial Meeting).

"Kita menyepakati kerangka waktu agar konsep zero draft ini menjadi final draft. Karena membutuhkan waktu untuk mematangkan rancangan atau draft terkait dengan deklarasi ini. Karena deklarasi ini sifatnya mengikat," ujarnya.

Baca juga: Kemenaker di EWG G20: Dorong Upaya Penyandang Disabilitas Dapat Pekerjaan Layak

Lebih lanjut kata dia, era digitalisasi dan pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi sektor ketenagakerjaan. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, negara-negara dunia memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya meningkatkan implementasi dan mengembangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Isu terkait K3 ini sangat penting dengan melihat kondisi saat ini. Misalnya terkait dengan pemanasan global, bekerja di dunia kerja baru yang lebih banyak menggunakan IT, sehingga kita bisa bekerja dari rumah, dari tempat kita yang jauh, maupun dari tempat kerja, ini menjadi isu yang kita diskusikan hari ini," tutur Anwar.

Baca juga: Sri Mulyani Soroti Sulitnya Perempuan, Pemuda, dan UMKM Dapat Akses Pembiayaan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Whats New
Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Whats New
Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Spend Smart
Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Whats New
Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Spend Smart
Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Whats New
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Spend Smart
[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

Whats New
Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.