Pertemuan EWG G20 Usai, Kemenaker Usul Susun Kebijakan bagi Kelompok Rentan

Kompas.com - 13/05/2022, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya mengusulkan agar para negara anggota G20 menyusun indikator kebijakan ketenagakerjaan yang ramah kelompok rentan.

Sebagai informasi berdasarkan UU RI No.13 Tahun 2003, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan silabus presentasi komunitas perEMPUan tahun 2019, kelompok rentan adalah orang yang terdampak karena adanya sistem sosial. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan terakhir Kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting), yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (12/5/2022).

"Tawaran tadi mendapatkan respons dari hampir semua peserta bagaimana indikator tersebut dapat digunakan di negara masing-masing. Kita sepakat semua negara akan melihat kembali dan kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang," kata Anwar dikutip dari siaran pers tertulis.

Baca juga: Pertemuan EWG G20, Ini Usulan Kemenaker Tekan Angka Pengangguran dan Kesenjangan Pekerjaan

Selanjutnya, pada sesi terakhir, delegasi EWG II juga merumuskan zero draft atau draf awal deklarasi yang akan dideklarasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan anggota G20, pada Pertemuan Menteri-menteri Ketenagakerjaan dan Buruh (Labour and Employment Ministerial Meeting).

"Kita menyepakati kerangka waktu agar konsep zero draft ini menjadi final draft. Karena membutuhkan waktu untuk mematangkan rancangan atau draft terkait dengan deklarasi ini. Karena deklarasi ini sifatnya mengikat," ujarnya.

Baca juga: Kemenaker di EWG G20: Dorong Upaya Penyandang Disabilitas Dapat Pekerjaan Layak

Lebih lanjut kata dia, era digitalisasi dan pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi sektor ketenagakerjaan. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, negara-negara dunia memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya meningkatkan implementasi dan mengembangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Isu terkait K3 ini sangat penting dengan melihat kondisi saat ini. Misalnya terkait dengan pemanasan global, bekerja di dunia kerja baru yang lebih banyak menggunakan IT, sehingga kita bisa bekerja dari rumah, dari tempat kita yang jauh, maupun dari tempat kerja, ini menjadi isu yang kita diskusikan hari ini," tutur Anwar.

Baca juga: Sri Mulyani Soroti Sulitnya Perempuan, Pemuda, dan UMKM Dapat Akses Pembiayaan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Whats New
Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan 'Judicial Review'

Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan "Judicial Review"

Rilis
Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran untuk Atasi Gejolak Tingginya Harga Minyak Dunia

Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran untuk Atasi Gejolak Tingginya Harga Minyak Dunia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.