Pertemuan EWG G20 Usai, Kemenaker Usul Susun Kebijakan bagi Kelompok Rentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya mengusulkan agar para negara anggota G20 menyusun indikator kebijakan ketenagakerjaan yang ramah kelompok rentan.

Sebagai informasi berdasarkan UU RI No.13 Tahun 2003, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan silabus presentasi komunitas perEMPUan tahun 2019, kelompok rentan adalah orang yang terdampak karena adanya sistem sosial. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan terakhir Kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting), yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (12/5/2022).

"Tawaran tadi mendapatkan respons dari hampir semua peserta bagaimana indikator tersebut dapat digunakan di negara masing-masing. Kita sepakat semua negara akan melihat kembali dan kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang," kata Anwar dikutip dari siaran pers tertulis.

Baca juga: Pertemuan EWG G20, Ini Usulan Kemenaker Tekan Angka Pengangguran dan Kesenjangan Pekerjaan

Selanjutnya, pada sesi terakhir, delegasi EWG II juga merumuskan zero draft atau draf awal deklarasi yang akan dideklarasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan anggota G20, pada Pertemuan Menteri-menteri Ketenagakerjaan dan Buruh (Labour and Employment Ministerial Meeting).

"Kita menyepakati kerangka waktu agar konsep zero draft ini menjadi final draft. Karena membutuhkan waktu untuk mematangkan rancangan atau draft terkait dengan deklarasi ini. Karena deklarasi ini sifatnya mengikat," ujarnya.

Baca juga: Kemenaker di EWG G20: Dorong Upaya Penyandang Disabilitas Dapat Pekerjaan Layak

Lebih lanjut kata dia, era digitalisasi dan pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi sektor ketenagakerjaan. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, negara-negara dunia memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya meningkatkan implementasi dan mengembangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Isu terkait K3 ini sangat penting dengan melihat kondisi saat ini. Misalnya terkait dengan pemanasan global, bekerja di dunia kerja baru yang lebih banyak menggunakan IT, sehingga kita bisa bekerja dari rumah, dari tempat kita yang jauh, maupun dari tempat kerja, ini menjadi isu yang kita diskusikan hari ini," tutur Anwar.

Baca juga: Sri Mulyani Soroti Sulitnya Perempuan, Pemuda, dan UMKM Dapat Akses Pembiayaan