Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom: Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Kompas.com - 16/05/2022, 13:13 WIB
Elsa Catriana,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah India resmi melarang ekspor gandum sejak Sabtu (14/5/2022) kemarin lantaran terimbas gelombang panas yang membuat produksi gandum di India tersendat.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, dengan India larang ekspor gandum ini akan berisiko pada stabilitas pangan dalam negeri.

Dia membeberkan Indonesia setiap tahunnya mengimpor 11,7 gandum atau setara 3,45 miliar dollar AS. Tahun ini pun angka impor tersebut naik 31,6 persen dari tahun lalu.

Baca juga: Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

“Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan larangan eskpor gandum sangat berisiko bagi stabilitas pangan dalam negeri,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (16/5/2022).

Lebih lanjut Bhima mengatakan, dengan India larang eskpor gandum juga akan berdampak pada harga di internasional yang sebelumnya telah naik 58,8 persen dalam setahun terakhir.

Apalgi inflasi yang mulai naik juga dikhawatirkan akan menambah garis kemiskinan. Karena itu, imbas inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.

“Contohnya tepung terigu, mie instan sangat butuh gandum dan Indonesia tidak bisa produksi gandum. Banyak industri makanan dan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi,” kata Bhima.

Baca juga: Setelah RI Larang Ekspor CPO, Giliran India Kini Larang Ekspor Gandum

Selain itu, pelarangan ekspor gandum juga dinilai bisa mengancam pasokan global yang sebelumnya telah turun akibat invasi Rusia.

Hal tersebut tentu akan berimbas pada keberlanjutan usaha yang membutuhkan gandum. Karenanya, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum.

"Ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum juga berpotensi akan menyebabkan harga daging dan telur naik.

Oleh karena itu Bhima berharap agar pemerintah mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.

Para pengusaha di sektor makanan dan minuman, serta pelaku usaha ternak juga dinilai perlu berkoordinasi untuk mencari jalan keluar bersama dengan pemerintah.

"Sekarang harus dihitung berapa stok gandum di tanah air dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat," kata dia.

"Bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Gandum dari Ukraina dan Rusia, Cek Datanya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akusisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akusisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com