Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Sejumlah proyek-proyek mercusuar yang dibangun Presiden Soekarno dari dana pampasan Jepang antara lain kompleks GBK, Hotel Indonesia, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Ampera, Stasiun TVRI, Gedung Sarinah, dan proyek-proyek besar lainnya di era Orde Lama.

Selain proyek-proyek mercusuar, dana pampasan perang artinya juga mengalir untuk membiayai pembangunan industri yang menyangkut hajat hidup seperti pabrik sandang dan makanan.

Baca juga: 7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Beberapa contoh industri yang dibangun dari dana ganti rugi perang Jepang seperti penambahan produksi beras, tekstil, dan kertas. Termasuk membeli sejumlah kapal untuk angkutan antar-pulau di Indonesia.

"Kebijaksanaan penggunaan pampasan perang untuk usaha-usaha pembangunan yang disebut dalam pasal 1, ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan ditambah Menteri Perhubungan dan Menteri Perburuhan," bunyi Pasal 2 ayat (1).

Sebagai informasi, penyelesaian soal pampasan perang ditetapkan dalam kesepakatan kedua negara pada tahun 1958, pemerintah Jepang telah menyatakan bersedia untuk membayar pampasan perang kepada Indonesia.

Ganti rugi perang ditetapkan sebesar 223.080.000 dollar AS yang diangsur dalam waktu 20 tahun, ditambah dengan penghapusan utang dagang Indonesia pada Jepang sejumlah 117.000.000 dollar AS.

Selain dari itu dalam kerja sama ekonomi, Jepang akan menyediakan kredit sebesar 400.000.000 dollar AS untuk membangun perekonomian Indonesia pasca-merdeka.

Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial

Mengutip Statement of Policy tentang Penggunaan Pampasan Perang dan Kerja Sama Ekonomi dengan Jepang, disebutkan pampasan perang ditetapkan karena pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun, telah mengakibatkan tekanan penderitaan yang merata dan yang sama beratnya pada seluruh bangsa Indonesia.

"Bahwa hasil-hasil pampasan perang dan kerja sama ekonomi itu, bukan merupakan pergantian yang diderita oleh warga negara-warga negara atau badan-badan di masa pendudukan Jepang secara terperinci. Sebab, apabila demikian jumlah itu sangat tidak memadai," bunyi Statement of Policy.

"Bahwa karena itu, maka sesuai dengan rasa keadilan, hasil pampasan perang dan kerja sama ekonomi itu harus dipergunakan sedemikian rupa, sehingga bermutu setinggitingginya bagi kepentingan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang merata baik sekarang maupun hari kemudian," tulis lanjutan Statement of Policy.

"Pemerintah yakin, bahwa dengan demikian, sekalipun hasil-hasil pampasan perang dan kerjasama ekonomi yang tidak seimbang dengan kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh Jepang selama perang itu, hasil-hasil tersebut setidak-tidaknya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan semua daerah," bunyi lanjutan Statement of Policy yang ditandatangani Perdana Menteri Djuanda pada 3 Mei 1958.

Baca juga: Bukan BI atau BNI, Ini Bank Pertama yang Didirikan di Indonesia