Pengamat Ekonomi: Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Kompas.com - 17/05/2022, 13:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparansi sangat diperlukan dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBBKP), yaitu Pertalite (RON 90), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan saat ini transparansi sangat diperlukan dalam penetapan harga BBM terutama Penugasan sehingga perlu ada mekanisme penetapan yang diubah. 

Seperti diketahui, tren harga minyak mentah dunia yang masih bertahan di atas level 100 dollar AS per barrel membuat badan usaha yang ditunjuk pemerintah harus menyiapkan dana besar dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk pengadaan BBM yang didistribusikan ke masyarakat.

Di sisi lain, saat ini badan usaha disebutkan oleh pemerintah bakal mendapatkan penggantian dari subsidi maupun kompensasi. Namun badan usaha harus menanggung selisih harga yang dijual ke konsumen karena harga Pertalite yang menjadi BBM Penugasan masih jauh di bawah harga keekonomian.

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

 

Adapun kompensasi kepada badan usaha yang menjual BBM Penugasan masih belum ada kepastian kapan dibayarkan.

"Pemerintah perlu fair saja saya kira. Dihitung bersama berapa harga wajarnya (BBM Penugasan) kemudian pemerintah memberikan kompensasi terhadap selisih harga pentapan dengan harga wajar tersebut," kata Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute di Jakarta, melalui keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Pemerintah sebelumnya menetapkan Pertalite menjadi JBBKP menggantikan bensin RON 88 atau Premium. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang diteken 10 Maret 2022.

Kuota Pertalite awalnya ditetapkan 23,05 juta kiloliter (KL). Namun, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada 13 Maret 2022, Menteri ESDM Arifin Tasrif disepakati kuota Pertalite tahun ini ditambah 5,4 juta KL sehingga total menjadi 28,50 juta KL. Adapun Solar Subsidi ditambah 2,29 juta KL menjadi 17,39 juta KL.

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, dinyatakan bahwa wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI. Adapun harga eceran JBKP untuk jenis bensin RON 90 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 7.650, sudah termasuk PPN dan PBBKB. Padahal harga keekonomian Pertalite saat ini menembus level Rp 13.000 per liter.

Baca juga: Kenaikan Harga Pertamax Bikin Konsumen Beralih ke Pertalite

 

Saat ini, harga jual Pertalite yang dijual di SPBU Pertamina jauh lebih murah dibandingkan pesaing, yang sama-sama menjual BBM dengan kadar oktan 90. Per Mei 2022, BP-AKR menjual BP 90 sebesar Rp 12.860 per liter, naik dari Rp 12.500 per liter pada April 2022. Ini artinya, ada perbedaan harga BP 90 sebesar Rp 5.200 per liter dibandingkan harga jual Pertalite.

Harga jual JBBKP produk Pertamina ini juga jauh lebih murah ketimbang harga bensin yang dijual oleh Vivo, yaitu Revvo 89, sebesar Rp12.400 per liter. Padahal Revvo 89 adalah bensin dengan kadar oktan 89, di bawah Pertalite.

Menurut Komaidi, penggunaan formula yang tepat akan menghasilkan harga JBBKP yang sesuai dengan keekonomian. "Untuk harganya saya kira tidak jauh dengan harga pesaing untuk RON yang sama," ujarnya.

Doktor Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu mengatakan pendistribusian BBM Penugasan maupun Solar Subsidi akan jadi pekerjaan rumah tidak pernah selesai selama mekanismenya masih diberikan ke komoditas.

Dia menilai, penjualan Solar Subsidi dan Pertalite (Penugasan) berpotensi bermasalah dalam hal ketika ada kebutuhan/kuota yang lebih besar dibanding kuota awal.

“Potensi terlampauinya cukup besar. Hal tersebut akan terus berulang sepanjang mekanisme subsidinya ke subsidi barang bukan menggunakan mekanisme subsidi langsung," jelas Komaidi.

Terkait usulan untuk melarang kendaraan pemerintah, TNI/Polri, dan BUMN menggunakan BBM Subsidi dan Penugasan ini bisa jadi alternatif upaya yang ditempuh.

"Ketentuan atau aturan main perlu dipertegas. Dalam UU Keuangan Negara subsidi peruntukannya adalah untuk golongan tidak mampu. Sementara TNI/Polri/ASN, saya kira tidak masuk dalam kriteria tersebut," ungkap Komaidi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Irjen Ferdy Sambo Terima Gaji Besar, Berapa Total Per Bulan?

Irjen Ferdy Sambo Terima Gaji Besar, Berapa Total Per Bulan?

Whats New
Apa yang Harus Dilakukan Saat Mendapat Surat Tilang ETLE?

Apa yang Harus Dilakukan Saat Mendapat Surat Tilang ETLE?

Whats New
Satgas BLBI Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Sjamsul Nursalim

Satgas BLBI Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Sjamsul Nursalim

Whats New
Lebih Tinggi dari RI, Ekonomi Filipina Tumbuh 7,4 Persen di Kuartal II-2022

Lebih Tinggi dari RI, Ekonomi Filipina Tumbuh 7,4 Persen di Kuartal II-2022

Whats New
Mentan Peringatkan Harga Mi Instan Melejit, Sarankan Makan Singkong

Mentan Peringatkan Harga Mi Instan Melejit, Sarankan Makan Singkong

Whats New
Menteri PUPR: Lelang Proyek Kawasan Inti IKN Rampung Agustus Tahun Ini

Menteri PUPR: Lelang Proyek Kawasan Inti IKN Rampung Agustus Tahun Ini

Whats New
Sempat Ada Antrean Panjang di SPBU Bogor, Pertamina: 'Weekend' Ada Peningkatan Konsumsi BBM

Sempat Ada Antrean Panjang di SPBU Bogor, Pertamina: "Weekend" Ada Peningkatan Konsumsi BBM

Whats New
Ini Daftar 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Ini Daftar 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Whats New
Intip Gaji Jenderal Polisi dan Segudang Tunjangannya

Intip Gaji Jenderal Polisi dan Segudang Tunjangannya

Whats New
Sesi Pagi Perdagangan, IHSG Bergerak di Zona Merah

Sesi Pagi Perdagangan, IHSG Bergerak di Zona Merah

Whats New
Tarif Ojol Naik, Gojek: Kami Pelajari, agar Bermanfaat bagi Mitra dan Pelanggan

Tarif Ojol Naik, Gojek: Kami Pelajari, agar Bermanfaat bagi Mitra dan Pelanggan

Whats New
Harga Mi Instan Diprediksi Naik 3 Kali Lipat, Sandiaga Uno: Pelaku Usaha Kuliner Harus Bersiap

Harga Mi Instan Diprediksi Naik 3 Kali Lipat, Sandiaga Uno: Pelaku Usaha Kuliner Harus Bersiap

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 1.000 Per Gram, Cek Rinciannya

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 1.000 Per Gram, Cek Rinciannya

Whats New
Kenaikan Harga Tiket TN Komodo Ditunda, Tarif Rp 3,75 Juta Baru Berlaku 1 Januari 2023

Kenaikan Harga Tiket TN Komodo Ditunda, Tarif Rp 3,75 Juta Baru Berlaku 1 Januari 2023

Whats New
Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun pada Semester II-2022

Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun pada Semester II-2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.