Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tengah mendorong perwujudan koperasi Indonesia memiliki pabrik minyak goreng.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengatakan, pengembangan minyak makan merah (Red Palm Oil) dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah dan isu ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia saat ini.

Oleh sebab itu pihaknya melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pengolahan Minyak Goreng Oleh Koperasi: Tantangan dan Peluang, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Cara Mendapatkan Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

FGD ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Menkop UKM, Deputi Penerapan Standard dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional hingga Serikat Petani Indonesia.

Dalam FGD tersebut dibentuk beberapa rekomendasi untuk pembuatan pabrik minyak goreng di koperasi.

Rekomendasi pertama adalah lahan sawit rakyat tersebar di berbagai provinsi Indonesia perlu dikonsolidasi dan dioptimalisasi bagi kepentingan petani serta peningkatan produk lokal.

Kedua, pengembangan minyak makan merah menggunakan teknologi tepat guna sehingga dapat dikembangkan dan dikelola berbasis komunitas dengan skala investasi yang terjangkau dan dapat didesentralisasi di berbagai wilayah/regional.

"Rekomendasi selanjutnya adalah pengembangan minyak makan merah membutuhkan skema standarisasi tertentu, di luar standar SNI minyak goreng pabrik," ujar Zabadi dalam siaran resminya dikutip Kompas.com, Rabu (18/5/2022).

Atas rekomendasi itu, stakeholder yang hadir bersepakat atas beberapa hal. Pertama, mengarusutamakan pengembangan, pengolahan dan penggunaan minyak makan merah bagi koperasi dan UMKM di Indonesia.

Kedua, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengolahan Minyak Makan Merah oleh Koperasi. Ketiga, membangun agenda aksi bersama untuk mengimplementasikan pengolahan minyak makan merah oleh koperasi dalam skala komersial.

"Keempat, membuat pilot project di beberapa wilayah di Indonesia sampai akhir tahun 2022," papar Zabadi.

Oleh karena itu, Zabadi menekankan bahwa Perkebunan Sawit Rakyat yang masih dikelola petani swadaya kecil dengan kepemilikan lahan sekitar 2-4 hektar, dapat berkelompok membentuk kelompok tani, hingga akhirnya dapat mendirikan koperasi sebagai wadah konsolidasi lahan dan petani.

Baca juga: Ini Aplikasi untuk Membeli Minyak Goreng Rakyat Rp 14.000 Per Liter

"Itu harus segera dipetakan. Kemudian, kita dampingi. Sehingga kemandirian para petani sawit untuk memiliki bargaining position dalam industri sawit skala kecil dapat diwujudkan," ungkap Zabadi.

Berdasarkan data Kemenkop UKM (Online Data System/ODS), ada sekitar 454 koperasi sawit di Indonesia dan mayoritas ada di provinsi Riau, yang memang dari presentasi luasan lahan dan kapasitas produksi terbesar, yaitu sekitar 23,57 persen dari total areal lahan sawit di Indonesia.

Misalnya, salah satu koperasi di provinsi Riau yang secara mandiri telah mengelola kebun sawit seluas 1.562 hektar bersama sekitar 781 petani anggotanya, yaitu KUD Sumber Makmur di Kabupaten Pelalawan, Riau.