Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Kompas.com - 18/05/2022, 15:49 WIB

Ade Miranti Karunia,

Aprillia Ika

Tim Redaksi

Ade Miranti Karunia

Penulis

Aprillia Ika

Editor

Lihat Foto

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Seperti diketahui sejak 1 Januari 2020, Pemerintah Indonesia telah menegaskan untuk menyetop ekspor nikel mentah atau bijih nikel.

Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Atas keputusan tersebut, Negara Uni Eropa menuntut Pemerintah RI ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Hal tersebut karena Eropa merupakan pengimpor terbesar bijih nikel dari Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Show All