Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Kompas.com - 19/05/2022, 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji oleh pemerintah dipastikan akan kembali dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Adapun besaran yang diterima para pekerja adalah Rp 1 juta kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

Saat ini pemerintah tengah menggodok terkait mekanisme dan kriteria penerima BSU 2022, dan dijadwalkan akan cair dalam waktu dekat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku tengah menyiapkan regulasi teknis dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp 1 juta.

Baca juga: Bansos PKH Cair Bulan Ini, Ini Cara Cek Daftar Penerimanya

Syarat Subsidi Gaji 2022

Adapun syarat dan kriteria pekerja yang berhak menerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji ini adalah sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK
  • Pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
  • Upah bulanan yang diterima paling besar Rp 3,5 juta. Apabila bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Tangerang sebesar Rp 4.285.798, dibulatkan menjadi Rp4.300.000.
  • Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah
  • Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).

Baca juga: BLT UMKM Rp 600.000 Bakal Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerima Bantuan

Cara Cek Penerima Subsidi Gaji (BSU 2022)

Apabila penasaran dan ingin mengetahui apakah kamu termasuk sebagai penerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji, berikut cara mengeceknya:

  • Pergi ke situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
  • Jika belum memiliki akun, daftar dan lengkapi data diri terlebih dahulu. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung.
  • Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handphone yang didaftarkan
  • Login dan lengkapi kembali biodata diri. Mulai dari profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.
  • Terakhir, cek pemberitahuan. Apabila kamu terdaftar sebagai penerima, maka akan ada centang hijau notifikasi sebagai bukti penerima BLT subsidi gaji.
  • Namun apabila ternyata kamu tidak terdaftar, akan ada notifikasi “tidak terdaftar”

Baca juga: Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Jika merasa memenuhi kriteria persyaratan tetapi tidak terdaftar, kamu bisa menghubungi 175 atau WhatsApp ke nomor +6281380070175 untuk melakukan konfirmasi.

Seperti diketahui, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengungkapkan, selain BSU 2022, Kemenaker juga tengah mengejar penyelesaian aturan terkait Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca juga: Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Whats New
Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Whats New
Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Whats New
Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Whats New
Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Spend Smart
Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Whats New
Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Whats New
Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.