Keputusan tersebut lantas membuat postur belanja dan pendapatan negara berubah. Naiknya harga minyak mentah membuat pemerintah perlu mempertebal anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) termasuk bantuan sosial (bansos).
Anggaran perlinsos sudah bertambah Rp 18,6 triliun menjadi Rp 431,5 triliun. Realisasinya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta KPM dan BPUM.
Lalu untuk memperkuat spending daerah dan merujuk ketentuan bagi hasil, pemerintah memberi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun, dan melakukan efisiensi dengan pengurangan DAK Rp 12 triliun.
Dengan penambahan pos belanja tersebut, belanja pendidikan yang notabene besarannya harus 20 persen dari APBN harus naik pada kisaran Rp 23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja tersebut juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp 50 triliun.
Secara total, anggaran belanja negara tahun ini melonjak menjadi Rp 3.106 triliun. Tingginya belanja negara juga diikuti oleh pendapatan negara yang bertambah, yang diperkirakan sebesar Rp 2.266 triliun dari postur awal sebesar Rp 1.846 triliun, atau naik Rp 420 triliun.
Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan, yaitu CPO dan batu bara.
Dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN bisa lebih rendah dari yang semula ditetapkan 4,89 persen dari PDB menjadi kisaran antara 4,3-4,5 persen dari PDB pada tahun 2022.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.