Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut kebijakan larangan ekspor CPO atau crude palm oil dan turunannya.

“Menurut saya memang sudah saatnya, saat ini sudah banyak pabrik pengolahan sawit atau PKS yang tutup karena sudah tidak mempunyai tangki penyimpanan produk CPO sehingga sawit rakyat membusuk di lapangan,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5/2022).

Pemerintah sendiri telah menerima banyak keluhan dari kelompok petani atas keputusan larangan CPO tersebut. Maka dari itu, pemerintah membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai Senin, (23/5/2022(.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya secara virtual, pada Kamis (19/5/2022).

Menurut Deddy, larangan ekspor CPO dan turunannya ini memang tidak mungkin dilakukan terlalu lama. Sebab yang akan terpukul paling keras itu adalah petani di bawah.

Moratorium membuat PKS menghentikan pembelian tandan buah segera (TBS) yang diproduksi petani skala kecil. Kalaupun dibeli, harganya jatuh hingga lebih dari 50 persen.

“Padahal itu sumber penghasilan utama petani rakyat,” ujar dia.

Tidak hanya itu, selain menyengsarakan rakyat, larangan ekspor CPI juga membuat petani kesulitan untuk membeli pupuk dan pestida yang harganya juga sudah melonjak tajam. Maka jika moratorium dibiarkan terlalu lama, menurut Deddy, bisa dipastikan produktivitas petani tahun depan akan melorot jauh dan bisa memicu kelangkaan lagi di tahun berikutnya.

“Apalagi jika petani memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga seperti bank, kredit angkutan, dan lainnya. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik pencabutan moratorium ekspor sawit ini,” ucap dia.

Legislator PDI-P ini juga berharap agar pemerintah sudah menyiapkan strategi dan kebijakan jangka panjang untuk memastikan masalah kelangkaan dan harga yang terlalu tinggi tidak terulang di masa yang akan datang.

“Menurut saya, kuncinya ada di hulu, yaitu pada penetapan harga TBS dan CPO khusus untuk minyak curah dan kemasan sederhana yang menjadi konsumsi rakyat kecil,” terangnya.

Untuk itu, pemerintah harus memberlakukan kembali kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) terpadu untuk menjamin tersedianya pasokan secara terus menerus.

“Mudah-mudahan pemerintah sudah punya solusi terkait masalah pasokan ini, jantungnya ada di sana. Jika pemerintah memberlakukan kembali DMO dan HET, maka syaratnya adalah penguasaan pemerintah terhadap CPO dan minyak goreng tersebut agar tidak terjadi manipulasi, spekulasi dan penyeludupan. Jadi pemerintah harus menguasai barangnya”, ungkap Deddy.

Masalah penting lain adalah distribusi. Menurut dia, untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana hasil DMO, juga harus dalam penguasaan atau pengawasan ketat pemerintah. Jika dilepas ke pasar, maka akan kembali rentan terhadap manipulasi, spekulasi dan penyeludupan.

“Pemerintah bisa menugaskan BUMN dan BUMD atau koperasi atau swasta yg terverifikasi untuk menyalurkan kepada pengusaha kecil, pasar tradisional atau konsumen masyarakat bawah,” kata dia.

Deddy juga berharap agar pengarutan tata niaga dan distribusi CPO dan turunannya dikembalikan kepada Kementerian Perdagangan sesuai perintah UU Perdagangan dan UU Pangan. Dirinya juga berharap agar Badan Ketahanan Pangan ditugaskan untuk menjadi pengawas dari seluruh rantai pasok sawit dan turunannya serta komoditas-komoditas penting lainnya.

Lebih jauh, Deddy menilai larangan ekspor CPO dan turunannya ini memberikan pelajaran berharga bagi pengusaha dan pengambil kebijakan, bahwa semua pihak bisa berdarah-darah.

“Maka itu, Semoga perbaikan tata niaga dan rantai pasok dilakukan secara fundamental, jika tidak akan sia-sia. Sudah puluhan triliun uang yang berputar didalam industri sawit dan produk turunannya terbuang percuma, jangan sampai tidak ada perbaikan yang signifikan,” kata Deddy.

“Saya juga menitip kepada pemerintah agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, tidak saja kepada pengusaha sawit yang nakal, tetapi juga para spekulan dan pelaku penyeludupan serta pabrik yang memainkan sawit produksi rakyat,” pungkasnya.