Anggaran Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Negara Tidak Ingin Membebani Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan DPR RI terhadap usulan pemerintah terkait penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah mengusulkan tambahan subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 senilai Rp 291 triliun ke DPR RI, sehingga menjadi Rp 443,6 triliun dari alokasi awal Rp 152,5 triliun.

"Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, elpiji dan listrik yang disubsidi tidak naik. Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Secara rinci, khusus anggaran subsidi energi ditambah Rp 74,9 triliun, dari semula hanya Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Terdiri dari penambahan subsidi BBM dan elpiji Rp 71,8 triliun, serta subsidi listrik bertambah Rp 3,1 triliun.

Sementara itu, khusus anggaran kompensasi energi naik sebesar Rp 216,1 triliun, dari semula Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun. Anggaran ini terdiri dari penambahan kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun, yang mencakup kompensasi solar Rp 80 triliun dan Pertalite Rp 114,7 triliun, serta penambahan kompensasi listrik Rp 21,4 triliun.

Semula pemerintah tidak menyiapkan dana kompensasi untuk Pertalite dan listrik di tahun ini.

Erick mengatakan seiring dengan adanya penambahan anggaran subsidi dan kompensasi tersebut, Kementerian BUMN memastikan Pertamina dan PLN akan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.

"Kami di Kementerian BUMN bersama Pertamina dan PLN akan fokus dalam menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," kata dia.

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik