Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV DPR Minta Kementan Jujur soal Asal Penyebaran PMK Hewan Ternak

Kompas.com - 23/05/2022, 17:15 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) jujur soal asal penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia. 

"Saya ingin tahu, asalnya dari mana, apakah (PMK) dari India? Jujur saja," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari ditayangkan secara virtual, Senin (23/5/2022).

Dia meragukan langkah Kementan mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) dengan menggunakan vaksin, karena asal penyakit tersebut belum diungkapkan pemerintah.

"Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal muasalnya tidak tahu. Atau bisa saja, pihak karantina yang lalai bisa saja," kata dia

Baca juga: Apakah Daging Sapi yang Tertular Penyakit Mulut dan Kuku Aman Dimakan?

Meski begitu, Komisi IV meminta Kementan harus saling koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam menangani PMK pada hewan ternak. Dengan koordonasi yang baik, diharapkan kebijakan pemerintah mampu menekan kasus penyebaran penyakit tersebut.

Sudin mengatakan penanganan PMK sangat sangat penting karena permintaan daging sapi akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha.

Komisi IV meminta kepada Kementan membuat rencana alternatif mencegah penyebaran PMK di Indonesia sembari menunggu vaksinasi PMK yang ditargetkan dilaksanakan pada awal Agustus 2022.

Satu satu alternatif tersebut yaitu menyalurkan disinfektan sebanyak-banyaknya ke peternakan-peternakan yang belum terkontaminasi oleh PMK.

Baca juga: Wabah PMK, Mentan: Banyak Hewan Ternak yang Sudah Sembuh, Sudah Lincah Kembali...

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan 11 langkah darurat yang telah dilakukan mencegah penyebaran PMK. Seperti memusnahkan ternak yang terkonfirmasi positif, melakukan karantina dengan radius 3-10 kilometer (km) di wilayah yang terdampak PMK, hingga membentuk gugus tugas tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Selain itu, Pemerintah juga menghentikan sementara layanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di daerah wabah PMK, mengendalikan lalu lintas ternak antar provinsi hingga kecamatan.

Baca juga: Cegah Penyebaran PMK, Kementan Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan di Pelabuhan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com