Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Kompas.com - 24/05/2022, 15:20 WIB
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) dinilai lamban lantaran adanya tarik-menarik antara kepentingan jangka pendek dan menengah dengan visi jangka panjang pengembangan energi bersih.

Pemerintah dinilai harus mengubah kebijakan dalam industri kelistrikan agar pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bisa tercapai.

Menurut Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, peran pemerintah sangat penting untuk kepentingan jangka pendek dan menengah sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik saat ini dengan harga terjangkau dan tidak membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), bisa selaras dengan visi jangka panjang pengembangan energi bersih.

“Hal ini tentang tarik-menarik antara soal penyediaan listrik yang harganya terjangkau oleh masyarakat dan besaran subsidi dalam APBN dengan visi negara untuk menyediakan energi bersih berbasis EBT dan sekaligus mengurangi sebanyak-sebanyaknya pembangkit listrik berbasis fosil,” kata Komaidi melalui siaran pers, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Perkembangan Pembangkit EBT Bergantung Pada Teknologi Baterai

Seperti diketahui, sesuai Kesepakatan Paris, Indonesia sudah mencanangkan Karbon Netral (Net Zero Emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Sebagai target antara, Indonesia akan mengejar bauran energi (energy mixed) di sektor kelistrikan sebesar 23 persen pada 2025, dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri atau 41 persen jika ada bantuan internasional.

Sampai saat ini, Indonesia masih bertumpu pada pembangkit berbasis fosil, terutama PLTU yang berbahan bakar batu bara, untuk menjadi pembangkit beban puncak (base-load). Pembangkit jenis ini diperlukan untuk menjamin tersedianya pasokan listrik dalam jumlah besar dan kontinyu.

Baca juga: Belajar dari Semangat Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mesir

Dari berbagai jenis pembangkit EBT, pembangkit panas bumi menjadi salah satu yang bisa menggantikan peran PLTU sebagai pembangkit base-load. Komaidi menilai, harga jual listrik panas bumi masih mahal dan masa pembangunannya lama, yakni 7-10 tahun. Harga jual listrik panas bumi saat ini masih sekitar Rp 1.191 per kWh, sementara harga jual listrik batu bara hanya Rp 653,3 per kWh.

“Kondisi ini membuat kepentingan jangka pendek yang lebih mengemuka. Pemerintah tidak mudah menaikkan tarif listrik tapi juga tidak bisa membiarkan subsidi listrik di APBN membengkak,” ujar Komadi.

Baca juga: Jokowi ke PM Inggris soal EBT: Kalau Hanya Ngomong Saja, Saya Juga Bisa

Menurut Komaidi, kepentingan jangka pendek membuat pembangunan EBT tersendat-sendat, terutama pembangkit panas bumi. Hal ini terjadi karena PT PLN memegang monopsoni (pembeli tunggal).

“PLN tentu saja akan memilih PLTU karena harganya yang murah, sehingga BPP (biaya pokok penyediaan listrik) bisa lebih rendah. Kalau dengan panas bumi, siapa yang akan menutup selisihnya agar BPP PLN tetap affordable?” katanya.

Komaidi menjelaskan, dengan posisi seperti itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang memihak pada pengembangan EBT. Apalagi, saat ini terjadi kelebihan pasokan listrik akibat penurunan ekonomi selama pandemi Covid-19.

“Ini soal visi jangka panjang. Pembangunan EBT seperti panas bumi bisa melintasi 1-3 periode pemerintahan. Karena itu, pemerintah harus konsisten dengan semua perencanaan dan target, meskipun pemerintahannya berganti-ganti. Tanpa konsistensi sulit menjaga target itu tercapai,” jelas dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Whats New
Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Whats New
IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Whats New
Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Whats New
Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Whats New
Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Whats New
Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Whats New
Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Whats New
Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Whats New
Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.