Ini Alasan Kemendagri Sarankan Penggunaan Nama Dua Kata Dalam Dokumen Kependudukan

Kompas.com - 24/05/2022, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

Selain itu, memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Ia bilang, pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kemendagri: Pengenaan Tarif Akses NIK Tidak Berdampak Signifikan ke Masyarakat

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelayanan publik lainnya. Zudan memberi contoh misalnya saat pendaftaran sekolah.

"Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari lamar resmi Kemendagri, Selasa (24/5/2022).

Meskipun begitu, lanjut Zudan, penggunaan nama dua kata hanya bersifat imbauan. Alasan lainnya penggunaan minimal dua kata dalam nomor induk kependudukan (NIK) adalah lebih dini memikirkan, mengedepankan masa depan anak.

Ia kembali memberikan contoh ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri, untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya.

Baca juga: Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Sebagaimana diatur dalam Permendagri 73/2022, tertulis bahwa penulisan nama pada dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik minimal menggunakan dua kata. Aturan itu tercantum pada Pasal 4 Ayat (2) pada poin c yang berbunyi, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Poin berikutnya menegaskan bahwa pencatatan nama di dokumen kependudukan menggunakan paling banyak 60 huruf, termasuk spasi. Lalu, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Selanjutnya, pada Pasal 4 Ayat (3) dijelaskan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Whats New
Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Whats New
Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Whats New
Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Whats New
China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

Whats New
BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

Whats New
Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Whats New
Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 Per Liter

Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 Per Liter

Spend Smart
Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Whats New
Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Spend Smart
Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Whats New
Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.