Cabut Larangan Ekspor CPO, Jokowi: Jangan Dipikir Gampang

KOMPAS.com - Sejak 28 April 2022 lalu, pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Belakangan, kebijakan tersebut dicabut pada 23 Mei 2022.

Dibukanya kembali keran ekspor ini sebetulnya telah diumumkan pada Kamis, 19 Mei 2022 lalu. Dalam pengumumannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerangkan ada tiga pemicu mengapa aturan ini akhirnya dicabut.

Pertama, pasokan minyak goreng di dalam negeri yang sudah kembali melimpah. Jokowi mengklaim setelah larangan ekspor CPO diberlakukan, pasokan minyak goreng yang pada Maret 2022 hanya 64,5 ribu ton per bulan naik jadi 211 ribu ton per bulan.

Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng curah yang rata-rata nasionalnya sempat tembus Rp 19.800 per liter berhasil turun menjadi Rp 17.200 - Rp 17.600 per liter. Ketiga, pertimbangan soal banyaknya pekerja di industri sawit.

Baca juga: Janji Jokowi: 2 Minggu Lagi, Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 14.000

“Akhirnya saya setop, setop minyak goreng enggak boleh ekspor. Tetapi itu juga kebijakan yang tidak mudah,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Rabu (25/5/2022).

Jokowi bilang, ia menghadapi kondisi yang dilematis. Setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan sawit jatuh, dan ini terkait dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja.

Untuk menjamin kelangsungan para petani sawit, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya meski harga minyak goreng di pasar tak kunjung turun di level yang diharapkan pemerintah.

“Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah, jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara,” kata Jokowi. 

Baca juga: Para Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng

Janji Jokowi

Jokowi juga mengklaim bahwa pemerintah saat ini sudah menemukan titik terang penyebab sekaligus solusi atas mahalnya harga minyak sejak beberapa bulan terakhir.

Kata Jokowi, harga minyak goreng untuk kemasan curah akan turun hingga Rp 14.000 per liter dalam kurun waktu cepat satu minggu ke depan, dan paling lama akan turun di harga tersebut dalam kurun 2 pekan ke depan.

“Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp 14.000 (per liter),” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air.

Baca juga: Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

“Tadi saya cek di Pasar Muntilan, saya mampir di Pasar Muntilan tadi, cek harga berapa per liter Rp 14.500. Besok saya mau cek di pasar-pasar yang lain, mungkin dalam waktu seminggu dua minggu saya kira semua pasar sudah harganya seperti itu,” katanya.

Meski menjanjikan harga minyak goreng curah akan turun di Rp 14.000 per liter, Jokowi tidak menyinggung apakah pemerintah akan berupaya menurunkan harga minyak goreng yang saat ini di pasaran dijual di kisaran harga Rp 25.000 per liter.

Luhut turun tangan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pendistribusian minyak goreng hanya membantu pengembangan sistem aplikasi pemerintah untuk distribusi minyak goreng.

"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK. Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin," ujar Oke.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

"Bukan hanya pak Luhut tapi Erick Thohir juga turun tangan. Pak Luhut berpengalaman di PPKM lewat PeduliLindungi, pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," sambung Oke.

Sementara itu Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, pihaknya hanya membantu dalam penanganan persoalan minyak goreng di dalam negeri.

“Kita bantu-bantu saja. Tunggu saja itu. Tunggu saja ya,” kata Seto singkat.

Seto juga memastikan, koordinasi untuk penanganan masalah minyak goreng tidak berubah alias tak dialihkan ke Luhut.

“(Koordinasi) sama kok sama, enggak ada yang berubah. Enggak ada ambil alih,” ujar Seto.

Baca juga: Kenapa Minyak Goreng Curah Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Ditemukan? Ini Jawaban Kemenperin