Menakar Risiko Fiskal 2023

Ketatnya mendapatkan likuiditas dan tingginya cost of fund tidak serta merta mudah menjatuhkan diri pada pembiayaan yang mahal, pemerintah harus kreatif membuka opsi-opsi lainnya.

Justru dengan bekal amunisi baru melalui Undang-undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), pemerintah bisa menunjukkan kinerja mobilitas pendapatan dan investasi yang makin baik, serta ruang fiskal yang makin lebar tahun depan.

Hal serupa juga perlu kita ingatkan pada Kementerian ESDM. Krisis energi menjadi ancaman yang serius.

Walau di tingkat perencanaan, target litfing minyak dan gas bumi rendah. Kita harapkan realisasinya jauh lebih baik dari perencanaan.

Berbagai proyek pembangunan kilang minyak bumi kita harapkan mampu mengamankan kebutuhan minyak domestik.

Realisasi investasi pada sektor hulu migas yang meningkat pada tahun lalu kita harapkan sesegera mungkin berkontribusi pada peningkatan lifting migas.

Pertamina dan PLN yang menjadi lini depan sektor energi bisa terus melakukan bertransformasi, bisa makin efisien, dan menjadi penggerak energi baru dan terbarukan.

Target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun depan kita harapkan meningkat dengan nyata.

Asumsi ICP pada tahun depan kita perkirakan masih di level yang tinggi. Hal ini mengandaikan beban subsidi dan kompensasi energi juga masih akan tinggi.

Langkah efektif dan efisien untuk kebijakan subsidi energi menjadi kebutuhan penting.

Pemerintah menjanjikan subsidi LPG 3 Kg dengan skema tertutup, dan melakukan validasi serta integrasi data ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima subsidi listrik. Kita perlu menagih realisasi reformasi subsidi LPG dan listrik tersebut.

Terakhir terkait urusan pangan. Disrupsi supply pangan global menjadi risiko sangat serius. Kepentingan kita untuk memiliki sistem logistik pangan nasional belum tercapai dengan baik.

Lebih menyedihkan, suplai pangan strategis kita jadi alat berburu rente, terlihat berbagai penangkapan aparat penegak hukum pada oknum pejabat yang berwenang mengeluarkan lisensi impor dan ekspor pangan.

Kita harapkan program food estate yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi menjadi bantalan suplai pangan nasional.

Tahun lalu kita mengalokasikan Rp 99 triliun untuk ketahanan pangan nasional, tahun ini anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 92,2 triliun.

Harusnya investasi ini menghasilkan buah yang sepadan pada tahun depan. Sehingga kita tidak risau atas risiko ancaman ketersendatan suplai pangan kita yang ditopang dari impor.

Sebaliknya kita bisa mengamankan lumbung pangan kita sendiri dan berkontribusi pada suplai pangan dunia.

Terhadap pangan impor yang belum tersubtitusi, melalui posisi strategisnya di G20, maupun kerjasama bilateral, kita harapkan pemerintah bisa mendapatkan keuntungan strategis untuk mengamankan pasokan pangan nasional.