Menakar Risiko Fiskal 2023

Tanggal 20 Mei 2022, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan menyampaikan Kebijakan Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Sidang Paripurna DPR RI, untuk selanjutkan dibahas lebih lanjut antara Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia serta Kepala BPS.

KEM PPKF semacam outline dan pokok-pokok pikiran atas arah dan postur APBN 2023.

Kesepakatan KEM PPKF antara DPR dan pemerintah akan menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk menyampaikan Nota Keuangan APBN 2023 ke DPR pada Agustus nanti.

Perkiraan pemerintah, risiko eksternal akan berpengaruh besar terhadap ekonomi kita tahun depan.

Risiko eksternal seperti stagflasi, yakni lonjakan inflasi global akibat kenaikan harga berbagai komoditas, sekaligus jurang resesi di beberapa kawasan.

Selain itu, respons kebijakan global atas inflasi tinggi dengan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS) membuat cost of fund makin mahal.

Perang Rusia – Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, mengakibatkan bukan hanya kenaikan ekstrem tinggi harga-harga komoditas global, tetapi juga kelangkaan pasokan.

Pendek kata, dengan mengutip perkiraan PBB, Menteri Keuangan mengingatkan dunia menghadapi peningkatan kerentanan terhadap krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Peringatan pemerintah ada benarnya. Tantangan kita kedepan begitu rumit, kompleksitas persoalan saling berkelindan antara ekonomi dan non ekonomi.

Bahkan persoalan muncul dari hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya meskipun horison pengetahuan telah diperluas oleh para analis dan pengambil kebijakan publik.

Oleh sebab itu, kita tidak boleh lengah dan berprasangka sumber masalah terbesar dari luar.

Seperti pepatah kuman di seberang lautan begitu tampak, namun gajah dipelupuk mata tak tampak.

Perlu kiranya kita bersejajar dengan cermin dari segala sudut. Agar obervasi kita akurat menelusuri untuk menemukan detail masalah ekonomi domestik.

Paling fundamental tentu saja kita gagal mempertahankan posisi sebagai negara yang kuat di pangan dan energi. Kita pernah menjadi negara swasembada pangan dan pengekspor minyak bumi.

Kita tidak bisa mempertahankan keberlangsungan dan menjaga transformasi agar tetap mandiri pangan dan energi.

Tentu ini terjadi dari proses yang panjang. Buahnya kita petik belakangan ini, saat krisis pangan dan energi mengancam, resiliensi kita juga rendah, sehingga meningkatkan risiko yang kompleks.

Pada sektor hilir, belakangan ini kita malah tidak sesegera mungkin melanjutkan reformasi subsidi dan konversi energi.

Pascakonversi energi dari minyak tanah ke LPG sejak tahun 2007, kita tidak berbenah lebih cepat lagi.

Kita mengetahui pula skema subsidi LPG dan listrik yang tidak tepat sasaran sekaligus mahal.