Luhut Bakal Audit Perusahaan Kelapa Sawit, Begini Respons Serikat Petani Sawit

Kompas.com - 27/05/2022, 14:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan sejumlah catatan mengenai rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan yang berencana melakukan audit perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai langkah untuk melakukan audit ini sangat diperlukan dan pemerintah diharapkan betul-betul serius dan menjangkau seluruh persoalan yang ada di industri sawit.

Hanya saja kata Mansuetus Darto, langkah audit yang akan dilakukan Luhut seharusnya tidak saja berfokus pada persoalan perizinan, tetapi mencakup semua permasalahan yang ada di lapangan saat ini.

"Pembenahan tata kelola industri perkebunan sawit di Tanah Air tidak berhenti pada persoalan legalitas seperti perizinan, HGU dan plasma saja. Industri sawit nasional juga menjadi perhatian dunia internasional terutama menyangkut keberlanjutan terutama pada aspek lingkungan yang menyangkut masalah deforestasi dan kebakaran lahan dan hutan. Ini yang masih absen dilakukan," ujar Mansuetus Darto dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Mansuetus Darto menilai, pembenahan sistem perkebunan kelapa sawit harus datang dari komitmen pemerintah sendiri terutama dalam hal penyusunan kebijakan dan aturan yang diikuti oleh langkah audit dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha di sektor industri sawit.

“Kami mencontohkan misalnya soal data perkebunan sawit rakyat masih memiliki masalah, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2019 luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 hektar ada 6,7 juta hektar, dan tahun 2022 ini dari Lembaga Auriga telah merilis data untuk petani sawit rakyat hanya 2,3 juta hektar. Artinya ini kan masih banyak yang memiliki lahan diatas 25 hektar kemudian mengatasnamakan sebagai petani sawit, ini tentunya butuh evaluasi juga agar pemilik lahan diatas 25 hektar wajib IUP dan memiliki HGU," bebernya.

Baca juga: Apa Benar Luhut Juga Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Belum lagi dari aspek lingkungan seperti larangan penanamaan sawit di sepadan sungai-sungai dan perlindungan spesies yang dilindungi dan lain-lain yang menjadi bagian dalam upaya pemenuhan prinsip keberlanjutan.

"Jadi, kalau pemerintah mau mengevaluasi atau mengaudit, harus menjangkau semua permasalahan yang ada," tegas Darto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Whats New
Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan 'Judicial Review'

Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan "Judicial Review"

Rilis
Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran untuk Atasi Gejolak Tingginya Harga Minyak Dunia

Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran untuk Atasi Gejolak Tingginya Harga Minyak Dunia

Whats New
Putra Sulung Erick Thohir Diangkat Jadi Komut di Mahaka Media

Putra Sulung Erick Thohir Diangkat Jadi Komut di Mahaka Media

Whats New
IHSG Berakhir Merah, Rupiah Menguat

IHSG Berakhir Merah, Rupiah Menguat

Whats New
Dua Tersangka KSP Indosurya Bebas, Nasabah Diminta Tidak Perlu Khawatir

Dua Tersangka KSP Indosurya Bebas, Nasabah Diminta Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam Industri di Kemendag Tahun 2018 Naik ke Tahap Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam Industri di Kemendag Tahun 2018 Naik ke Tahap Penyidikan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.