Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Denon Prawiraatmadja
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan

Meningkatkan Public Privat Partnership Dalam Membangun Infrastruktur dan Suprastruktur Transportasi

Kompas.com - 27/05/2022, 17:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM evaluasi kegiatan mudik dan balik Lebaran 2022 pada rapat terbatas yang diselenggarakan pada 24 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menyoroti transportasi darat yang memang lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk mudik dan balik libur Lebaran.

Presiden Jokowi ingin dilakukan lagi pembangunan infrastruktur darat agar pada tahun-tahun mendatang masyarakat yang mudik dan balik Lebaran lebih nyaman.

Presiden Jokowi memandang penting untuk membangun lagi rest area di jalan tol antara Jakarta- Semarang.

Tidak tanggung-tanggung, presiden menyebutkan setidaknya perlu dibangun 10 rest area lagi. Presiden Jokowi juga menginginkan agar jalan tol tersebut lebih diperlebar.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan agar jalur jalan pantai selatan pulau Jawa dipersiapkan lagi dengan lebih baik.

Sehingga nantinya perjalanan mudik dan balik libur Lebaran dan mungkin juga saat-saat yang lain seperti libur anak sekolah maupun libur Natal dan Tahun Baru dapat dipecah.

Selain menggunakan jalan tol di pantai utara Jawa, juga bisa melalui pantai selatan Jawa dengan sama nyamannya.

Publick Private Partnership

Pernyataan presiden ini tentunya perlu didukung semua pihak karena terkait dengan peran pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur transportasi memang sangat penting karena dapat menciptakan suprastruktur yang juga sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

Pembangunan infrastruktur transportasi harus terus dilakukan, baik pembangunan fisik maupun non fisik seperti sistem dan aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan fiskal untuk pembangunan infrastruktur bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh pemerintah pusat atau daerah dan bisa juga gabungan antara keduanya.

Namun selain itu, pembangunan infrastruktur juga bisa dilakukan dengan menggandeng pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau istilahnya public private partnership (PPP).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN tidak cukup untuk mendanai semua pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan dana untuk pembangunan semua infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun. APBN hanya mampu mendanai sekitar 37 persen saja atau sekitar Rp 2.385 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com