Luhut Mau Audit Perusahaan Kelapa Sawit, DPR: Ini Momentum Menertibkan dari Hulu ke Hilir

Kompas.com - 30/05/2022, 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaudit lahan hak guna usaha (HGU) yang ditanami kelapa sawit. Bahkan, dia juga mendorog agar dilakukan audit untuk sektor hulu, yakni terkait produksi.

Nusron meyakini banyak lahan "tidak bertuan" yang diserobot oleh pengusaha, termasuk lahan-lahan hutan dan hak adat masyarakat di sekitar kebun yang diklaim dan ditanami sawit, tanpa bertanggung jawab. Untuk itu perlu dilakukan audit

"Data KLHK sementara kan mengatakan ada area hutan yang dipakai sawit, jumlahnya jutaan hektar. Jadi memang harus diaudit. Ini momentum untuk menertibkan ekosistem sawit dari hulu sampai hilir," kata Nusron Wahid, dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Luhut Bakal Audit Perusahaan Kelapa Sawit, Begini Respons Serikat Petani Sawit

Menurut Nusron, audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan kelapa sawit ini juga sekaligus bentuk keseriusan pemerintah agar minyak goreng tidak lagi langka dan mahal. Sebab, masalah minyak goreng ini tak hanya terjadi pada sektor hilir, melainkan juga ada pada sektor hulu atau produksi.

"Terbukti sudah berbulan-bulan masalah minyak goreng ini belum juga tuntas. Pasti ada yang salah di sektor hulu sehingga itu harus diaudit secara tuntas," kata politisi Partai Golkar ini.

Wakil Ketua Umum PBNU ini pun menyarankan audit yang dilakukan Luhut tidak saja berfokus pada persoalan perizinan, tapi mencakup semua permasalahan laten di lapangan.

Misalnya terkait data perkebunan sawit rakyat, yang berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2019, luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 hektar dengan total luasnya mencapai 6,7 juta hektar. Namun, tahun 2022 ini Lembaga Auriga telah merilis data untuk petani sawit rakyat hanya 2,3 juta hektar.

Artinya, masih banyak pengusaha yang memiliki lahan di atas 25 hektar mengatasnamakan sebagai petani sawit.

Baca juga: Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

"Evaluasi juga harus menyasar lahan-lahan di atas 25 hektar agar pemilik lahan tersebut wajib memiliki IUP (izin usaha pertambangan) dan HGU (hak guna usaha)," kata Nusron.

Terakhir, Nusron pun meminta Luhut memastikan hasil audit ini akan diproses secara hukum jika memang nantinya ditemukan perusahaan atau individu yang melanggar aturan. Sebab, audit terhadap industri kelapa sawit ini sesungguhnya bukan yang pertama kali direncanakan dan dilakukan. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

Whats New
BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.